Pemerintah menetapkan biaya layanan pengisian listrik di stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) untuk teknologi fast charging dan ultrafast charging.
Pemerintah telah menetapkan biaya layanan pengisian listrik pada stasiun pengisian kendaraan listrik umum untuk teknologi. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 182.K/Tl.04/MEM.S/2023 tentang Biaya Layanan Pengisian Listrik pada Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum.
Di bagian kedua disebutkan, biaya layanan pengisian listrik sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu yakni stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang menggunakan teknologi pengisian cepat paling banyak Rp 25.000 dan stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang menggunakan teknologi pengisian sangat cepat .
Lanjutnya, biaya layanan diberikan karena investasi SPKLU dengan teknologi fast charging dan ultrafast charging lebih tinggi dari slow dan medium charging. Oleh karena itu, pemerintah memberikan insentif berupa biaya layanan.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Hasil Pertemuan Presiden Jokowi dan Bos Besar Otomotif di China, Siap 'Nyetrum' IndonesiaPresiden Jokowi baru-baru ini melakukan pertemuan dengan para bos besar, atau Chief Executive Officer beberapa perusahaan di China, dalam kunjungannya ke Chengdu pada 27-
مزید پڑھ »
Perbanyak SPKLU, Kementerian ESDM Akan Koordinasi dengan PLN dan PertaminaUntuk proses pembangunan SPKLU, Kementerian ESDM akan melibatkan beberapa pihak BUMN terkait, seperti Pertamina dan PLN. Juga beberapa pihak swasta
مزید پڑھ »
Masih Minim, Kementerian ESDM Percepat Penambahan SPKLUKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana mempercepat penambahan SPKLU untuk memudahkan masyarakat dalam mengisi kendaraan listriknya.
مزید پڑھ »
Dongkrak Kinerja Manufaktur, Komisaris PLN Dorong Pemerintah Lakukan TerobosanPemerintah didorong untuk melakukan terobosan sekaligus memperkuat kerja sama ekonomi di jalur perdagangan global.
مزید پڑھ »
5 Fakta Kasus Mafia IMEI di RI, Seret 2 Pejabat PemerintahBegini cerita lengkap penangkapan mafia IMEI yang bikin negara rugi Rp 353 miliar. Simak!
مزید پڑھ »
Anies: Sering Pendidikan Dipandang sebagai Program, Dimonopoli PemerintahAnies Baswedan mengatakan pendidikan sering kali dimonopoli pemerintah. Sementara pegiat pendidikan, menurut Anies, sering tak diikutsertakan oleh pemerintah.
مزید پڑھ »