Bupati nonaktif Pemalang, Mukti Agung Wibowo, diputuskan bersalah dalam kasus suap dan gratifikasi di lingkungan Pemkab Pemalang dan divonis hukuman 6,5 tahun penjara.
SOLOPOS.COM - Bupati nonaktif Pemalang, Mukti Agung Wibowo, menjalani sidang suap dan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin , secara daring dari ruang tahanan KPK di Jakarta.
Putusan itu dibacakan Hakim Ketua, Bambang Setyo Widjanarko. Putusan hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut Bupati nonaktif Pemalang itu dengan hukuman 8,5 tahun penjara.Selain hukuman badan, hakim juga menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp30 juta yang jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan kurungan selama tiga bulan. Hakim juga mewajibkan terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara atas hasil korupsi yang dinikmati sebesar Rp4,9 miliar.
Total suap dan gratifikasi yang diperoleh terdakwa melalui orang kepercayaannya mencapai Rp6,6 miliar. Suap dan gratifikasi itu berasal dari uang syukuran para pejabat eselon 2, 3, dan 4 yang dipromosikan, uang iuran dati para pejabat di Kabupaten Pemalang, uang yang disisihkan dari anggaran dinas, serta fee dari sejumlah pelaksana proyek.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Bupati Pemalang dihukum 6,5 tahun penjara akibat korupsiBupati Pemalang nonaktif Mukti Agung Wibowo dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara dalam kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi di lingkungan pemerintah ...
مزید پڑھ »
Anies Dijamu Bupati Jember, Ganjar Terima Deklarasi Sukarelawan SurabayaAnies Baswedan mengunjungi rumah pribadi Bupati Jember Hendy sedangkan Ganjar napak tilas di rumah kelahiran Bung Karno.
مزید پڑھ »
3 Polisi Berprestasi di Polres Pemalang Dapat Hadiah KambingTiga anggota polisi di Pemalang, Jawa Tengah, mendapat hadiah kambing atas kinerja terbaik selama digelarnya operasi Ketupat Candi 2023.
مزید پڑھ »
Usut Harta Mencurigakan, KPK Periksa Bupati Bolaang Mongondow UtaraBupati Bupati Bolaang Mongondow Utara Depri Pontoh diperiksa terkait asetnya dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK.
مزید پڑھ »
Jalan di Muba Hancur Bupati Langsung TurunJalan di Muba Hancur Bupati Langsung Turun
مزید پڑھ »
Harta Kekayaan Bupati Pandeglang Capai Rp 62,5 Miliar, KPK: Diduga Tidak Wajar, Nanti DiperiksaKPK akan memanggil Bupati Pandeglang, Irna Narulita, karena memiliki harta mencapai Rp 62,5 miliar yang diduga tidak wajar.
مزید پڑھ »