Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah telah menerbitkan green sukuk ritel sebesar Rp20,8 triliun untuk menopang pembangunan 'hijau'.
Bagikan Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Telegram Tautan Tersalin A- A+ Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa dalam mewujudkan transisi energi, pemerintah telah menerbitkan green sukuk ritel sebesar Rp20,8 triliun.
“Masyarakat bisa berpartisipasi untuk pembiayaan transformasi berbagai proyek yang sifatnya adalah mentransofrmasikan menuju ekonomi hijau,” jelasnya dalam acara Bisnis Indonesia Green Economy Forum, Selasa . Salah satu pembangunan yang menggunakan green sukuk, yaitu Science & Technology Park di Bogor, Jawa Barat, yang dibiayai sukuk periode 2019-2020. Sementara proyek Jembatan Pulau Balang di Kalimantan Timur juga dibiayai dengan sukuk 2015-2021.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Sri Mulyani Pede Pertumbuhan Ekonomi Tetap EkspansifMenteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai kondisi perekonomian global masih akan membayangi laju perekonomian domestik.
مزید پڑھ »
Sri Mulyani Optimistis soal Target Pendapatan Negara Rp2.463 TriliunMenteri Keuangan Sri Mulyani optimistis target penerimaan negara dapat tercapai pada akhir tahun.
مزید پڑھ »
Sri Mulyani Ungkap Syok yang Bakal Dihadapi Dunia Setelah PandemiMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan, syok yang akan mempengaruhi struktur perekonomian dunia ke depan.
مزید پڑھ »
Article headlineGELORA.CO - Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan uang rapat konsumsi bagi para pejabat negara, mulai dari para menteri hingga Aparatur ...
مزید پڑھ »
Heboh Parpol Minta IKN Ditunda, Sri Mulyani Buka SuaraPembangunan IKN diminta ditunda oleh dua fraksi DPR. Menteri Keuangan, Sri Mulyani buka suara soal permintaan tersebut.
مزید پڑھ »
Sri Mulyani Siapkan Anggaran hingga Rp477 Triliun untuk Infrastruktur, Termasuk IKNUsulan alokasi anggaran untuk infrastruktur tersebut tertuang dalam dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024.
مزید پڑھ »