Trump Hadapi 37 Dakwaan Kuasai Rahasia Negara, Sebut Pembalasan Politik Biden TempoDunia
TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa penuntut AS membuat 37 dakwaan terhadap Donald Trump dengan menuduh mantan presiden itu menguasai beberapa rahasia keamanan paling sensitif negara itu setelah meninggalkan Gedung Putih pada 2021. Trump dituduh salah menangani dokumen rahasia yang mencakup informasi tentang program nuklir rahasia AS dan potensi kerentanan domestik jika terjadi serangan, kata jaksa dalam dakwaan di sidang pengadilan, Jumat, 9 Juni 2023.
'Undang-undang kami yang melindungi informasi pertahanan nasional sangat penting untuk keselamatan dan keamanan Amerika Serikat, dan harus ditegakkan,' kata Penasihat Khusus AS Jack Smith, yang memimpin penuntutan, dalam konferensi pers.'Kami memiliki satu set undang-undang di negara ini, dan itu berlaku untuk semua orang,' kata Smith dalam penampilan publik pertamanya sejak Jaksa Agung Merrick Garland menugaskannya untuk penyelidikan tahun lalu.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Kasus Dokumen Rahasia, Donald Trump Hadapi 7 DakwaanMantan Presiden AS Donald Trump akan menghadapi 7 dakwaan atas kasus penyimpanan dokumen rahasia.
مزید پڑھ »
Trump Hadapi 7 Dakwaan Spionase, Terancam Penjara 100 TahunPengacara Trump, Jim Trusty, mengatakan kliennya menghadapi 7 tuntutan berdasarkan Undang-Undang Spionase.
مزید پڑھ »
Trump Hadapi 37 Dakwaan, Terungkap Membocorkan Rencana dan Peta Militer SensitifTrump menghadapi 37 dakwaan terkait kelalaian dalam penanganan dokumen-dokumen sangat rahasia, masing-masing dakwaan bisa dijatuhi penjara 20 tahun.
مزید پڑھ »
Donald Trump Kian Terpojok, Dapat 7 Dakwaan dan Dianggap Langgar UU Mata-MataMantan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump kian terpojok dengan semua dakwaan yang menderanya.
مزید پڑھ »
Dakwaan pada Donald Trump Seakan Tiada AkhirDonald Trump kembali menghadapi dakwaan. Kali ini terkait dokumen rahasia yang masih disimpan di kediamannya padahal seharusnya dikembalikan ke pemerintah. Internasional AdadiKompas
مزید پڑھ »