Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pertanyaan Hakim MK Saldi Isra mengenai kegiatan kunjungan presiden dan bantuan kemasyarakatan dari presiden.
Jumat, 05 Apr 2024 21:30 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan presiden memiliki anggaran untuk kunjungan presiden dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari presiden. Yakni disebut dana operasional presiden yang diatur oleh peraturan Menteri Keuangan 106 tahun 2008. Serta dana kemasyarakatan presiden yang diatur dalam peraturan Menteri Sesneg nomor 2 tahun 2020.
Sri Mulyani menjelaskan dana operasional tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN, namun realisasinya selalu dibawah alokasi. Tahun 2019 misalnya anggaran Rp110 miliar digunakan Presiden Jokowi sebesar 57 miliar rupiah atau 52 persen.
Mahkamah Konstitusi Dana Operasional Presiden Saldi Isra
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
PNS Dapat THR 100%, Sri Mulyani Ungkap Efek ke Ekonomi Bisa Segini!Pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 para aparatur sipil negara (ASN) akan berdampak baik ke perekonomian Indonesia.
مزید پڑھ »
Menkeu Sri Mulyani dan Jaksa Agung Ungkap Dugaan Korupsi di LPEI Rp2,5 TriliunAda empat debitur yang terindikasi fraud atau penyimpangan dengan kerugian mencapai Rp2,5 triliun.
مزید پڑھ »
Kepala Otorita IKN Ungkap Anggarannya Kena Blokir Sri MulyaniKepala Otorita IKN Bambang Susantono mengungkapkan pada 2024 pihaknya menerima pagu anggaran Rp 434 miliar. Namun diblokir 5 persen menjadi Rp 412 miliar.
مزید پڑھ »
Sri Mulyani Ungkap Dana Bansos Melonjak Tajam Jadi Rp22,5 TMenteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan anggaran bantuan sosial bakal melonjak pada Kuartal I/2024, dengan pencapaian Februari lalu mencapai Rp22,5 triliun.
مزید پڑھ »
OJK Dukung Sri Mulyani Ungkap Dugaan Korupsi Dana LPEI Rp2,5 TOJK mendukung upaya Menkeu Sri Mulyani dan jajaran Kemenkeu mengungkap dugaan korupsi dana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) senilai Rp2,5 triliun.
مزید پڑھ »
Sri Mulyani Ungkap Kepastian Kenaikan PPN 12% di Tangan Presiden BaruSri Mulyani menegaskan kenaikan PPN yang dimandakan dalam UU HPP bisa diubah, meski sudah disepakati pemerintah dan DPR pada 2021.
مزید پڑھ »