Anggota Baleg DPR dari PKS Mardani Ali Sera mengingatkan konsep kawasan aglomerasi dalam draf Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta
Wacana Wapres Pimpin Kawasan Aglomerasi di RUU DKJ, PKS: Jangan Menerobos Aturan Otonomi Daerah PKS juga menepis asumsi wakil presiden akan memimpin kawasan aglomerasi akan memiliki kewenangan absolut. tidak mencederai prinsip otonomi daerah masing-masing wilayah.
“Sekarang ini kan lagi ramai isu wakil presiden, tidak ada, wakil presiden enggak berhak-berhak amat di sini, dia cuma berfungsi sebagai jembatan, dia berfungsi agar seluruh kabupaten/kota mau duduk bareng, kementerian mau duduk bareng, tapi keputusan independen ada pada tiap otonomi kota/kabupaten sendiri,” tuturnya. Senada dengan Mardani, anggota Baleg DPR RI Darmadi Durianto juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap definisi kawasan aglomerasi dalam draf RUU DKJ usul DPR RI.