Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Dhony Rahajoe mengatakan dalam waktu dekat, 18 jabatan yang kosong di Otorita dapat segera terisi. Untuk posisi setingkat eselon II bisa dilakukan tanpa berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).
Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara , Dhony Rahajoe menjelaskan pengangkatan pejabat di Otorita Ibu Kota Nusantara dari kalangan swasta, tidak melanggar undang-undang. Presiden Joko Widodo, terang Dhony, telah memberikan arahan sehingga pengisian jabatan di IKN untuk posisi setingkat pejabat eselon II bisa dilakukan tanpa berstatus Aparatur Sipil Negara .
Lebih jauh Dhony menjelaskan profesional yang akan diangkat mengisi jabatan setingkat direktur, berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja . Menurutnya hal itu diatur khusus dalam Undang-Undang No.3/2022 tentang Ibu Kota Negara dan Peraturan Presiden No. 62/2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara."Harus ada terobosan, ini barang baru kekhususannya sudah diatur dalam UU No. 3/2022 dan Perpres 62/2022 sudah ada, kita bisa tunjuk untuk itu.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Waka Badan Otorita IKN sebut pencairan gaji pegawai dipercepat'... kita akan percepat penggajian jadi yang baru dilantik kemarin baru beberapa bulan,' kata Wakil Kepala Badan Otorita IKN Dhony Rahajoe.
مزید پڑھ »
Titah Jokowi ke Otorita IKN: Segera Bangun Sekolah-RS UnggulPemerintah juga akan membuka kesempatan penanam modal melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
مزید پڑھ »
Selain Apartemen, Otorita Siapkan Rumah Tapak bagi ASN di IKNAparatur Sipil Negara (ASN) akan menempati rumah dinas di Ibu Kota Nusantara (IKN). Tidak hanya rumah vertikal atau apartemen, tetapi juga rumah tapak.
مزید پڑھ »
Ke Pengusaha, Kepala LKPP: Jangan Ragu, Pemerintah Komit Menyelesaikan IKNKepala LKPP meyakinkan kepada para pengusaha atas komitmen pemerintah pusat dalam mewujudkan proyek IKN.
مزید پڑھ »
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Capai 26 Persen |Republika OnlineProgres pembangunan di IKN tersebut termasuk penyediaan air bersih dan bendungan.
مزید پڑھ »
Masyarakat Adat Kesulitan Dapat Lahan Pengganti di IKN, Moeldoko: Ganti Rugi Harus Segera DibayarKepala KSP Moeldoko menanggapi permintaan masyarakat adat di IKN agar pemerintah menyediakan lahan pengganti untuk relokasi.
مزید پڑھ »