UU Cipta Kerja dan program Food Estate disorot dalam sidang Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (CESCR) PBB di Jenewa. Pengamat menilai jawaban pemerintah Indonesia sangat normatif dan tidak merespons inti masalah.
Asisten Khusus Menteri Pertahanan Bidang Ketahanan Pangan, Letjend TNI Purnawirawan Ida Bagus Purwalaksana, dan pejabat Kemenhan Mayjen TNI Purnawirawan Yos Trioso melakukan panen raya komoditas jagung di lahan food estate, Gunung Mas, Kalteng, Senin Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertahanan sama-sama mengklaim kembali berlangsungnya panen raya jagung di lahan lumbung pangan Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Namun, Wahana Lingkungan Hidup meragukan klaim tersebut.
Masih dari lokasi yang sama, Hamdan menambahkan bahwa kegiatan ini dilanjutkan dengan tinjauan lahan singkong dan komoditas lain yang tumbuh subur hampir di semua lahan. "Singkong di sini tumbuh subur dan kami yakin ke depan akan memenuhi semua makanan masyarakat," jelasnya.Direktur Wahana Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah Bayu Herinata meragukan dan mempertanyakan klaim panen raya jagung itu.
Lebih jauh, Bayu menjelaskan ,faktor utama lahan lumbung pangan di Gunung Mas ini mustahil untuk membuahkan produksi yang tinggi dan baik, adalah karena kondisi lahan yang tidak sesuai untuk pertanian. Seperti diketahui lahan lumbung pangan yang luas di Gunung Mas ini sebelumnya merupakan hutan yang dibabat habis.
“Jadi yang sebelumnya kami temukan di November itu dengan polybag dicoba ditutupi dengan melepas polybag-nya dan diuruk lagi. Jadi kelihatannya seperti ditanam langsung di lahan yang ada, padahal di uruk dengan tanah yang lain,” jelasnya. Pemerintah sebelumnya telah mengolah lahan gambut tipis di sana untuk dijadikan sawah. Namun, baru 20 tahun kemudian pemerintah bisa menjalankan praktik tersebut. Tidak hanya itu, produktivitas yang dihasilkan dari lahan itu sebanding sawah yang tanahnya memang sesuai dan subur.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Kaji Naskah Akademik Hak Angket, PDI-P Galang Partisipasi PublikHak angket bukan semata proses politik di DPR. Dalam hak angket ada hak warga negara meminta penjelasan ke pemerintah.
مزید پڑھ »
Ketua Komisi IV DPR Ragukan Data Produksi Padi dari BPSData Badan Pusat Statistik (BPS) soal luas panen padi di Indonesia diragukan oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, ketika
مزید پڑھ »
Walhi: Banjir dan Longsor di Sumbar Bukti Deforestasi TNKS Makin ParahLSM Walhi menyebutkan banjir dan longsor di Sumbar (Sumatera Barat) bukti bahwa deforestasi di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) semakin parah.
مزید پڑھ »
Sinyal Bawaslu RI Dukung Rencana Hak Angket DPR RI dalam Pengusutan Dugaan Kecurangan Pemilu 2024Berita Sinyal Bawaslu RI Dukung Rencana Hak Angket DPR RI dalam Pengusutan Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 terbaru hari ini 2024-02-23 00:05:07 dari sumber yang terpercaya
مزید پڑھ »
Legislator Usulkan DPR Gunakan Hak Angket dalam Pemilu 2024Tiga legislator dari fraksi yang berbeda mengusulkan DPR RI bisa menggunakan hak angket menyikapi berbagai kejanggalan dalam pelaksanaan pemilu 2024.
مزید پڑھ »
Pemilu 2024: Usulan hak angket disuarakan dalam rapat paripurna DPRSejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyuarakan desakan agar lembaga parlemen tersebut menggulirkan hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 di tengah rapat paripurna pada Selasa (05/03).
مزید پڑھ »