Subsidi untuk tiket kereta cepat Jakarta-Bandung belum ada usulan di tingkat kementerian.
Jakarta, CNBC Indonesia -
Dia menjelaskan, ini karena untuk tiket kereta cepat belum ada landasan regulasi pemberian subsidi seperti untuk tiket LRT yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 tahun 2023. Tiko juga mengungkapkan, untuk operasional secara penuh kereta cepat juga belum ditetapkan tanggalnya oleh Kementerian Perhubungan. Hingga September 2023 pun targetnya masih dalam tahap uji coba.
"Baik yang namanya kereta bandara, baik yang namanya TransJakarta, KRL, baik yang namanya kereta api, baik yang namanya LRT, baik yang namanya MRT, baik namanya kereta cepat, semuanya harus ada subsidinya," kata Jokowi usai mencoba LRT Jabodetabek, Kamis .
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo Jajal LRT Jabodebek Jelang BeroperasiWakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menjajal Lintas Raya Terpadu Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (LRT Jabodebek). Kartika Wirjoatmodjo menuturkan salah satu nilai tambah dari LRT Jabodebek adalah integrasi antarmoda transportasi yang optimal. LRT Jabodebek telah terintegrasi dengan beragam moda transportasi seperti KRL Jabodetabek, MRT Jakarta, TransJakarta, dan lainnya.
مزید پڑھ »
Adhi Karya Dapat Proyek LRT di Filipina Setelah Garap Jabodebek, Wamen BUMN: Sudah Naik KelasWamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo memastikan, evaluasi dan perbaikan terus dilakukan jelang pengoperasian secara komersial LRT Jabodebek pada akhir bulan ini.
مزید پڑھ »
BUMN Maskapai Penerbangan Mau Digabung jadi Satu Sama Erick ThohirMenteri BUMN Erick Thohir berencana melakukan penggabunggan terhadap tiga BUMN penerbangan.
مزید پڑھ »
Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dapat Subsidi? Wamen BUMN: Nggak AdaWakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyebut belum ada usulan bahwa tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung mendapat subsidi.
مزید پڑھ »
DPRD DKI Tolak Usulan Pemprov Utang Rp1 Triliun untuk Bangun Fasilitas Pengolahan Sampah RDF PlantDPRD DKI Jakarta menolak usulan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang berniat mengajukan pinjaman daerah untuk membangun fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Plant.
مزید پڑھ »