Bappenas telah menyusun Kebijakan Perkotaan Nasional 2045. Salah satu misinya, yaitu mendorong perkotaan yang hijau dan tangguh dengan indikator, ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana. Metro AdadiKompas
), dan kota hijau . Kota hijau merupakan pembangunan perkotaan yang bertujuan untuk menciptakan kota yang memiliki ketahanan terhadap perubahan iklim dan ancaman bencana, agar mampu mengurangi dampaknya terhadap degradasi kualitas perkotaan.
4. Analisis Bappenas, apa saja bencana yang melanda, pemicunya, dan bagaimana penanganannya sejauh ini? Pemantauan dan sistem peringatan dini dengan memberikan informasi kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana secara cepat dan akurat. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk lebih siap menghadapi bencana dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi dampak yang di timbulkan.
Pada aspek kelembagaan, penyelenggaraan perkotaan yang kolaboratif dilakukan melalui koordinasi dan sinkronisasi, serta pembentukan kelembagaan di tingkat provinsi, kawasan, dan lingkungan masyarakat. Sementara pendanaan dan sistem pembiayaan dimaksudkan untuk memastikan ketersediaan dana, mengurangi ketergantungan perkotaan pada APBN dan atau APBD, meningkatkan kualitas tata kelola dan belanja daerah serta meningkatkan kemandirian Daerah.
Dalam rangka mewujudkan pembangunan perkotaan yang aman serta nyaman, Bappenas telah menyusun Kebijakan Perkotaan Nasional 2045 dimana salah satu misinya yaitu mendorong perkotaan yang hijau dan tangguh. Dalam hal ini, salah satu indikatornya yaitu melalui peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.
7. Apakah sudah ada payung hukum yang mencakup hingga ke tingkat mitigasi bencana dan penanggulangan cepat lagi efektif setelah masa tanggap darurat awal? Dari sisi tata kelola dan kelembagaan, penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama lintas sektor dan sesuai UU 24 tahun 2007 BNPB memiliki peran koordinasi, komando dan pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana diikuti oleh BPBD di daerah. Selanjutnya mengenai peran dan fungsi Kementerian/lembaga dan daerah diatur dalam Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Bencana yang diatur melalui peraturan BNPB Nomor 7 Tahun 2022.
Dalam Nomor 21 Tahun 2008 telah diatur mengenai aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana yang detail teknisnya diatur dengan aturan Kepala BNPB pada Perka Nomor 3 Tahun 2016.
Bahkan, kadang-kadang antara provinisi juga bikin rencana tata ruang juga tidak barengan. Dan belum tentu, apa yang sudah disusun di sini, mengacu ke yang lain. Ini tantangan juga karena itu sebenarnya buku panduan menjadi dasar perizinan wilayah tersebut. Jadi kewenangan sama periode penyusunan dokumen perencanaanya. Cuma sekarang kita bicara pembangunan berasis pemerintahan multi skala. Di mana keterlibatan masyarakat lebih penting karena mereka yang memberi kendali pada pemerintah.
Tadi misalnya dengan kebijakan UU Cipta Kerja yang KKPR. Bisa dicek, bagaimana proses pengajuan izin usaha melalui kebijakan KKPR tata ruang di Jabodetabekpunjur itu sebenarnya bisa selaras menjaga konsistensinya dengan rencana tata ruang kawasan Jabodetabekpunjur sebagaimana dinyatakan dalam perpres 60/2020. Kami belum lakukan evaluasi, tapi harapannya itu bisa dilakukan, karena Jakarta bagaimanapun jadi acuan pembangunan kota di seluruh Indonesia.
Kalau sudah jadi acuan atau belum, balik lagi itu kewenangan kabupaten/kota dan provinsi. Kami, di pusat, mitra Direktorat SDA kayaknya menjadi anggota di tim PMO untuk koordinasi Jabodetabekpunjur. Jadi ada di PU yang ngelead. Kalau PU yang, itu akan banyak bicaranya infrastruktur. Jadi, bayangan saya, perbaikan tanggul di Bekasi, itu kayaknya jadi prioritas bahwa semua tanggul dari hilir sampai hulu dilewati DAS di Jabodetabekjur, yang khususnya prioritas dari arah Puncak dulu.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Survei Indikator: 82,2% Warga Setuju Kebijakan One Way Mudik Lebaran 2023Survei Indikator Politik Indonesia merilis sikap terhadap kebijakan one way dan contra flow pada mudik Lebaran 2023. Hasilnya, 82% masyarakat setuju. detikers juga kah?
مزید پڑھ »
82,2% Masyarakat Puas dengan Kebijakan One Way Mudik Lebaran 2023Indikator Politik Indonesia merilis survei terkait penyelenggaraan mudik Lebaran pada tahun ini. Hasilnya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan mudik tahun ini meningkat
مزید پڑھ »
Survei Indikator: Mayoritas Setuju Kebijakan Rekayasa Lalin Polri Selama MudikKebijakan Polri yang memberlakukan rekayasa lalu lintas atau lalin one way hingga contra flow selama mudik Lebaran diapresiasi masyarakat.
مزید پڑھ »
Kebijakan Kendaraan Listrik: Ke Mana (Seharusnya) Kita Berpihak?Sebuah pidato pada 7 Mei 2023 lalu di Gelora Bung Karno Jakarta ternyata menyentak dan menimbulkan riak.
مزید پڑھ »
Jokowi: Bagaimana Saya Putuskan Kebijakan, Kalau Data Tak Akurat dan TerkiniMenurut dia, sensus pertanian terakhir kali dilakukan 10 tahun lalu. Padahal, Jokowi menilai seharusnya sensus tersebut dilaksanakan setiap lima tahun sekali.
مزید پڑھ »