Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah menerima surat permintaan audit rafaksi atau selisih harga jual minyak goreng yang diajukan Mendag Zulhas. Sindonews news .
Baca JugaPasalnya, dokumen pembayaran minyak goreng itu telah diterbitkan PT Surveyor Indonesia, selaku lembaga surveyor yang ditunjuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit .
Salamat menjelaskan, perkara rafaksi minyak goreng berangkat dari kondisi 2022. Pada saat itu Indonesia mengalami masalah ketersediaan dan distribusi minyak goreng. Sementara, untuk pembayaran distribusi pemerintah melalui BPDPKS menunjuk Surveyor Indonesia melakukan verifikasi berapa yang harus dibayar pemerintah hingga perseroan dikabarkan sudah menyelesaikan laporan tersebut.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
58 PSN Infrastruktur Belum Berjalan, BPKP: Proyek Besar SemuaBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat ada 58 proyek strategis nasional (PSN) di sektor infrastruktur yang belum dimulai pembangunannya. Sindonews news .
مزید پڑھ »
Pengawasan Pasir Laut LemahKebijakan ekspor pasir laut menyisakan masalah, terutama pengawasan. Niat menambah pendapatan negara sebaiknya tak mengorbankan lingkungan. Ekonomi AdadiKompas
مزید پڑھ »
KPU Hapus Laporan Sumbangan Kampanye, Bawaslu: Pengawasan Jadi SulitKPU menghapus kewajiban peserta Pemilu menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. Bawaslu menilai hal itu menyulitkan pengawasan dana kampanye.
مزید پڑھ »
Pengerukan Pasir Laut, Pengamat Ragu Hanya Hasil Sedimentasi yang Diekspor: Pengawasan LemahAhli Ekologi dari Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan, Romi Hermawan merespons soal pembukaan kembali ekspor pasir laut. Seperti diketahui, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan komoditas yang diekspor bukan pasir laut, melainkan hanya hasil sedimentasi. Namun Romi mengaku ragu akan dalih tersebut.
مزید پڑھ »
Jokowi Bicara Lemahnya Pengawasan Program Pemerintah: Dipelototi Saja Bablas'Hati-hati kita lemah di situ, dipelototi kita turun ke bawah itu saja masih ada yang bablas, apalagi tidak,' Kata Jokowi soal pentingnya pengawasan dalam program pemerintah.
مزید پڑھ »
Presiden : Pengawasan Anggaran di Daerah Belum KonkretJokowi menilai pengawasan anggaran hanya prosedural karena banyak yang tidak tepat sasaran.
مزید پڑھ »