BEM UI tidak mau masa depan bangsa Indonesia digantungkan pada calon pemimpin yang hanya fokus kampanye, pencitraan, dan lip service.
"Jika memang punya nyali, BEM UI mengundang semua calon presiden/bakal calon presiden untuk hadir ke UI karena kami siap untuk menguliti semua isi pikiran kalian. Kami siap menyampaikan aspirasi kami dan mendebat seluruh argumen kalian jika perlu," ujar Ketua BEM UI Melki Sedek Huang melalui keterangan tertulis, Senin .Undangan tersebut disampaikan Melki merespons putusan Mahkamah Konstitusi yang merevisi materi Pasal 280 ayat huruf h UU Pemilu.
Melki menerangkan tantangan itu dilayangkan lantaran BEM UI tidak mau masa depan bangsa Indonesia digantungkan pada calon pemimpin yang hanya fokus kampanye, pencitraan dan"Kami butuh pemimpin yang cerdas dan berpihak untuk rakyat banyak. Silakan datang ke UI jika berani!" kata Melki.Melki menjelaskan putusan MK tersebut menimbulkan celah yang mengizinkan mengundang para calon pemimpin ke kampus. Menurutnya, hal tersebut harus dimanfaatkan.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
BEM UI Ajak Anies, Prabowo & Ganjar Debat di Kampus: Jika Punya NyaliBEM UI mengundang bakal capres yang akan berlaga di Pilpres 2024 mulai dari Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.
مزید پڑھ »
BEM UI Tantang Prabowo, Ganjar hingga Anies Kampanye di Kampus: Kami Siap Kuliti Isi Pikirannya!BEM Universitas Indonesia (UI) menantang tiga bacapres Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan untuk berkampanye di kampusnya.
مزید پڑھ »
BEM Unsoed Juga Tantang Anies-Ganjar-Prabowo Debat Head to Head di KampusBEM UI menantang para bacapres berdiskusi atau debat terbuka di lingkungan kampus. Menurut BEM Unsoed Purwokerto, lebih seru jika para bacapres hadir bersamaan.
مزید پڑھ »
Jaksa Serang Pengacara Haris Azhar Sebut Tidak Baca Undang-UndangDebat panas terjadi antara jaksa dan pengacara Haris Azhar di persidangan pencemaran nama baik terhadap Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
مزید پڑھ »
”Omnibus Law” Undang-undang Masyarakat Hukum Adat”Omnibus Law” UU Masyarakat Hukum Adat (MHA) diperlukan untuk merangkul dan memajukan MHA. Namun, pelaksanaannya harus memperhatikan aspek partisipasi, transparansi, dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.
مزید پڑھ »
9 Poin Revisi Undang-undang IKN, Berikut DaftarnyaSejak diundangkannya UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, ditemukan isu dan tantangan baru yg dihadapi oleh Otorita IKN (OIKN) dalam pelaksanaan 4P.
مزید پڑھ »