– Catatan yang menjadi rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kalimantan Utara tahun anggaran 2022 saat ini masing dipilah.
Inspektur Inspektorat Daerah , Yuniar Aspiati mengatakan, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tersebut akan dilakukan verifikasi secara keseluruhan terlebih dahulu. Setelah itu baru dibuatkan untuk masing-masing organisasi perangkat daerah untuk ditindaklanjuti semuanya.
“Nanti kita kumpulkan semua kepala OPD yang ada temuannya. Itu tentu akan disesuaikan dengan arahan Pak Gubernur atau Wagub ,” ujar Yuniar kepada Radar saat ditemui di Tanjung Selor, Selasa . Adapun, lanjut Yuniar, saat ini sementara masih di Inspektorat, masih sementara dipilah-pilah per-OPD. Karena itu satu buku, sehingga tidak mungkin diserahkan semua secara langsung ke masing-masing OPD. “Jadi kami pilah sesuai dengan OPD-nya dulu. Setelah itu baru nanti kita sampaikan secara resmi dihadapan Gubernur atau Wagub. Saat ini sudah dipilah,” kata Yuniar.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
PNM Jadikan 10 Kampung Madani Sebagai Pusat Edukasi Pilah SampahPT PNM terus berupaya melakukan edukasi kepada nasabah 10 desa madani ultra mikro binaannya agar berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan.
مزید پڑھ »
PNM Jadikan 10 Kampung Madani Pusat Edukasi Pilah SampahMemperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melakukan edukasi kepada nasabah ultra mikro binaannya.
مزید پڑھ »
Kerugian Rp 8 Triliun Korupsi BTS Diragukan, BPK Diminta Lakukan Audit - Tribunnews.comIndonesia Audit Watch (IAW) dan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai penghitungan kerugian negara yang mencapai Rp 8,3 triliun meragukan
مزید پڑھ »
Audit APBD Solo 2022, BPK Temukan Kelebihan Pembayaran Rp1,5 MiliarFPKS DPRD Solo menyoroti hasil audit BPK terhadap APBD Solo 2022 yang ada kelebihan pembayaran senilai Rp1,5 miliar.
مزید پڑھ »
Sidang Korupsi Dana Hibah Jatim, BPK Temukan Penyimpangan Anggaran Pokmas Rp1,3 MiliarBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) ternyata sudah pernah menemukan penyimpangan anggaran dana hibah Jatim senilai Rp 1,3 miliar.
مزید پڑھ »
Ermizen: Miskomunikasi, TGR BPK Terkait Perjalanan Dinas di Sekwan DPRD PesselPADEK.CO-- Tuntutan Ganti Rugi (TGR) terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap perjalanan dinas Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) tahun 2021, karena ketidaktahuan adanya perubahan Peraturan Bupati (Perbup), sudah dilakukan pengembalian.
مزید پڑھ »