PEMPROV DKI Jakarta menempuh berbagai langkah guna mengatasi kemacetan ibukota yang kian parah. Salah satunya dengan membahas wacana perubahan jam kerja.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, wacana itu akan dibahas dalam 'focus group discussion' atau diskusi grup terfokus yang akan melibatkan Dinas Perhubungan DKI Jakarta hingga Polda Metro Jaya.
"Lagi dibahas sama Dinas Perhubungan, FGD. Segera. Saya sudah minta, lagi disusun, tokoh-tokohnya, penggiatnya siapa, kita lagi FGD," ungkap Heru di Balai Kota, Rabu .Heru mengatakan, untuk sementara ini gagasan perubahan jam kerja ialah terbagi menjadi dua bagian yakni pekerja masuk pukul 08.00 WIB dan masuk pukul 10.00 WIB.
"Kalau itu dari rumah jam 6 nganter anak sekolah dulu jam 7. Terus dia ke kantor jam 8 jadi nggak ganggu dia sebagai orangtua nganter anak sekolah," kata Heru.Untuk menentukan kriteria pekerja yang masuk kantor pukul 08.00 WIB dan pukul 10.00 WIB masih harus dibahas. "Ada juga yang jam 10. Nah, itu nanti yang jam 8 sama yang jam 10 siapa saja nanti di bahas tergantung masing-masing mereka swasta," tuturnya.
Dia menambahkan, dengan dibaginya jam kerja menjadi dua bagian, ia berharap akan ada pengurangan kemacetan 30% hingga 50%.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
1.228 Pendatang Baru Masuk Jakarta Pasca Lebaran 2023, Berapa Banyak yang Jadi Beban Pemprov DKI?Pemprov DKI mencatat 1.228 pendatang baru masuk Jakarta pasca Lebaran 2023. Berapa banyak yang menjadi beban Pemprov DKI?
مزید پڑھ »
DKI Jakarta Berencana Menonaktifkan Ratusan Ribu KTP DKIPemprov DKI Jakarta akan menonaktifkan ratusan ribu KTP DKI Jakarta milik warga yang sudah tidak tinggal di DKI Jakarta. Saat ini pendataan sedang dilakukan. Metro AdadiKompas
مزید پڑھ »
Disdukcapil DKI Bakal Nonaktifkan NIK Warga yang Sudah tak Tinggal di JakartaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta saat ini sedang melakukan pendataan terhadap penduduk Jakarta.
مزید پڑھ »
Perusahaan di Aceh Masih Ada yang tak Bayar THR, Pemprov: Salah Satunya Perusahan Sawit |Republika OnlineAda enam perusahaan yang dilaporkan tidak membayar THR tersebut.
مزید پڑھ »
Sebut Program Arus Mudik Harus Diperbaiki, Kadishub DKI Jakarta Beberkan AlasannyaKepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo menjelaskan bahwa program arus mudik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berjalan dengan
مزید پڑھ »