Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KKPI) Provinsi Kalimantan Barat Angeline Fremalco menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membatasi dan ...
Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kalimantan Barat Angeline Fremalco. ANTARA/HO
Pontianak - Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Angeline Fremalco menilai Komisi Pemilihan Umum telah membatasi dan melemahkan hak perempuan Indonesia di bidang politik melalui Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023. Menurut dia, saat ini memasuki tahapan pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.
Angeline mengungkapkan, pada Pasal 8 ayat PKPU Nomor 10 Tahun 2023 berbunyi dalam penghitungan tiga puluh persen jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, maka apa bila dua tempat desimal di belakang koma bernilai : kurang dari lima puluh, maka hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah; atau lima puluh atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Tolak PKPU 10/2023 Soal Keterwakilan Perempuan, Sejumlah Aktivis Perempuan Sambangi BawasluPerwakilan Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan Valentina Sagala mengatakan, PKPU tersebut norma dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
مزید پڑھ »
Bawaslu Diminta Rekomendasikan Revisi PKPU Pencalonan Anggota Legislatif'Pasal 8 Ayat (2) PKPU 10/2023 tak sesuai ketentuan perundang-undangan lebih tinggi. Yang dilakukan KPU dengan membuat aturan ini telah melanggar UU serta sumpah dan janji jabatan,' ujar mantan anggota KPU, Ida Budhiati. Polhuk AdadiKompas
مزید پڑھ »
Protes PKPU No 10 tahun 2023, Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan Desak Bawaslu Keluarkan RekomendasiKoalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan mendesak Bawaslu untuk mengeluarkan rekomendasi agar KPU mengubah PKPU No. 10 Tahun 2023.
مزید پڑھ »
Berpotensi Kurangi Kuota Perempuan, Koalisi Sipil Tuntut Revisi PKPUAturan baru dari KPU bisa mengamputasi jumlah keterwakilan caleg perempuan di lembaga legislatif yang dalam UU diamanatkan paling sedikit 30 persen.
مزید پڑھ »
Sah! Status PKPU Anak Usaha PGN (PGAS) BerakhirTim Pengurus mengumumkan berakhirnya status PKPU berakhirnya anak usaha PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) yakni PGAS Solution.
مزید پڑھ »
Revisi PKPU Tak Akan Ganggu Tahapan Pencalonan Anggota LegislatifKPU yang kini tengah merevisi Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota diminta konsisten dengan ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30 persen yang diatur undang-undang. Polhuk AdadiKompas
مزید پڑھ »