Pemulihan nonyudisial merupakan pendekatan yang kompleks sehingga membutuhkan kreativitas dan kemampuan menganalisis secara kritis mengenai hak korban. Polhuk AdadiKompas
JAKARTA, KOMPAS — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia merekomendasikan kebijakan pemerintah dalam pemulihan korban untuk penyelesaian nonyudisial pelanggaran hak asasi manusia berat dapat melalui konsultasi yang memadai. Pasalnya, pemulihan nonyudisial merupakan pendekatan yang kompleks sehingga membutuhkan kreativitas dan kemampuan menganalisis secara kritis mengenai hak-hak korban.
Pemerintah harus menemukan masalah yang dihadapi korban. Program kebijakan jangan nantinya hanya kebijakan yang penting ada. Polisi menghadap poster yang dibentang aktivis Kamisan bersama mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara saat menggelar Aksi Kamisan ke-772 di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis . Dalam aksi bertema Peringatan 25 Tahun Reformasi: Tegakkan Supremasi Hukum dan HAM ini, mereka meminta pemerintah, khususnya Presiden, untuk benar-benar melaksanakan amanah agenda reformasi tanpa kepentingan politik praktis.
Masih belum disepakatinya ruang lingkup sehubungan dengan korban, ahli warisnya, dan korban terdampak, hal itu menentukan jangkauan korban pelanggaran HAM berat di luar negeri.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
10 Anak di Garut Jadi Korban Sodomi, Orang Tua Korban DiintimidasiWarga Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut dihebohkan dengan laporan kasus sodomi yang dialami 10 anak. Bahkan, orang tua korban diintimidasi.
مزید پڑھ »
Terus Makan Korban, Indonesia Sudah Pulangkan 1.841 WNI Korban Online Scam di MyanmarMENTERI Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pihaknya dalam 3 tahun terakhir telah menangani dan menyelesaikan 1.841 kasus online scams di Myanmar.
مزید پڑھ »
Pemerintah Tidak Minta Maaf atas Pelanggaran HAM Berat, Amnesty International: Kejahatan Bisa TerulangAmnesty International Indonesia menyesalkan sikap pemerintah yang tidak meminta maaf atas pelanggaran HAM berat masa lalu.
مزید پڑھ »
Ancaman Kebebasan Berekspresi Dominasi Kasus Pelanggaran HAM di PapuaYayasan Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA) mempublikasikan laporan Pelanggaran HAM Papua 2022. Laporan tersebut menemui sejumlah bentuk kekerasan di mana banyak dari kasus yang ditemui melanggar berbagai hak asasi mulai dari kebebasan berkumpul, hingga kebebasan menyampaikan pendapat.
مزید پڑھ »