Kejagung menyebutkan saat ini menunggu pelaporan lebih lanjut jika memang terdapat dana pensiun BUMN lain yang terindikasi korupsi.
Bagikan Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Telegram Tautan Tersalin A- A+ Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung menyatakan belum mendapat laporan terkait adanya indikasi korupsi yang terjadi di dana pensiun BUMN selain PT Pelabuhan Indonesia yang tengah ditangani.
Sebagaimana diketahui, Kejagung telah menetapkan eks Direktur Utama Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan sebagai tersangka perkara korupsi pengelolaan DP4 di PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo 2013-2019. Maka dari itu, pria yang akrab disapa Tiko itu menduga adanya indikasi korupsi yang kembali terjadi di dana pensiun BUMN.
“Bahkan ada yang cuma 1 persen—2 persen [imbal hasil investasi], contohnya Pelindo kemarin,” ujarnya.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Komentar Rocky Gerung Usai Anies Baswedan Tak Diundang Formula E JakartaAnies Baswedan tak diundang nonton Formula E Jakarta! Rocky Gerung buka suara. Rocky Gerung mengatakan, Formula E merupakan kejuaraan yang identik dengan Anies Baswedan. Anies merupakan inisiator atau penggagas balap mobil listrik tersebut.
مزید پڑھ »
Ada Kabar Waskita & HK Mau Digabung, Menteri PUPR Buka SuaraMenteri PUPR Basuki Hadimuljono merespons kabar soal Waskita Karya dan Hutama Karya akan digabung. Beneran Pak Menteri?
مزید پڑھ »
WIKA Buka Suara soal Dugaan Laporan Keuangan PalsuPT Wijaya Karya (Persero) Tbk memastikan bahwa penyusunan laporan keuangan perusahaan tetap mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku. PT Wijaya Karya Tbk...
مزید پڑھ »
Belasan Multifinance Masih Minim Modal, Asosiasi Buka SuaraAPPI memberikan tanggapan mengenai sejumlah multifinance yang belum memenuhi ketentuan modal minimum senilai Rp100 miliar.
مزید پڑھ »
Firli Buka Suara soal Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK Jadi 5 TahunBuka suara soal perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK jadi 5 tahun, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan menghormati keputusan yang diketok MK tersebut.
مزید پڑھ »
Ditagih Utang Rp 800 Miliar oleh Jusuf Hamka, Kementerian Keuangan Buka SuaraDitagih Utang Rp 800 Miliar oleh Jusuf Hamka, Kementerian Keuangan Buka Suara
مزید پڑھ »