Operasional dan ekosistem kelembagaan koperasi sudah lama tidak dibenahi, meskipun koperasi dianggap sebagai pilar perekonomian nasional.
Koperasi Bermasalah Tak Tertangani, Menkop Teten Tagih Janji DPR Bahas Rancangan Undang-Undang Koperasi Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki kembali mendesak Komisi VI DPR RI segera membahas Rancangan Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Teten menilai, aturan saat ini sudah tidak lagi relevan. Presiden Joko Widodo pun telah mengirimkan Surat Presiden Nomor R- 46/Pres/09/2023 pada 19 September 2023 ke Ketua DPR.
Sarmuji membenarkan bahwa pembahasan RUU Perkoperasian belum bisa dilakukan karena hingga saat ini Pimpinan DPR RI belum memberikan kepastian waktu. 'Kami sudah mengirimkan surat ke pimpinan berupa permintaan penugasan pembahasan RUU Perkoperasian. Karena keinginan kita untuk melakukan pembahasan, kita sampai harus kirim surat ke pimpinan,' Sebagai informasi, RUU perkoperasian ini merupakan hal yang krusial.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Tak Ada Meaningful Participation, Fraksi PKS Tolak RUU DKJ Disahkan jadi Undang-UndangPembahasan RUU DKJ dinilai belum melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation.
مزید پڑھ »
DPR Setujui RUU Daerah Khusus Jakarta untuk Disahkan Menjadi Undang-UndangPemerintah dan Baleg DPR telah sepakat untuk membawa RUU DKJ ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang
مزید پڑھ »
Poin-poin Penting RUU DKJ Jelang Disahkan Jadi Undang-undangRUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) segera dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
مزید پڑھ »
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Undang-Undang Batasi Penanganan Pelanggaran TSM di Bawaslu, tapi...Pakar Hukum dari Universitas Andalas Feri Amsari, membenarkan bahwa undang-undang membatasi penanganan dugaan pelanggaran pemilu TSM di Bawaslu.
مزید پڑھ »
Kontroversi Undang-Undang Keamanan Nasional yang Disahkan di Hong KongLegislatif Hong Kong meloloskan undang-undang keamanan nasional yang kontroversial memicu keprihatinan dari berbagai pihak internasional
مزید پڑھ »
Pemerintah Siapkan Aturan Turunan Undang-Undang ASN untuk Anggota TNI-PolriPemerintah tengah menyelesaikan aturan Turunan Undang-Undang ASN yang mengatur mekanisme anggota TNI-Polri bisa mengisi sejumlah Jabatan Sipil Aparatur Sipil Negara atau ASN. Ketentuan itu akan masuk dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara atau RPP Manajemen ASN.
مزید پڑھ »