Pembahasan RUU DKJ dinilai belum melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation.
Sementara, delapan fraksi lainnya menyetujui RUU DKJ dibawa ke rapat paripurna, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PAN, Demokrat, dan PPP."Dari 9 fraksi, 8 fraksi menyatakan setuju, 1 menolak," kata Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas dalam pembahasan rapat pleno tingkat I di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin ."Dengan demikian saya ingin minta persetujuan kembali dari seluruh anggota Baleg.
“Sekali lagi kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih, penghargaan yang setinggi tingginya kepada pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI. Juga Pimpinan dan anggota komite I DPD RI, tim perumus, tim sinkronisasi yang telah sangat bekerja maraton sangat keras,” ucap Tito.Tito pun mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi terhadap pendapat fraksi-fraksi yang pada umumnya sepakat terhadap RUU DKJ.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
DPRD DKI Jakarta Desak RUU DKJ Segera Rampung Lantaran Status Ibu Kota Tak JelasBerita DPRD DKI Jakarta Desak RUU DKJ Segera Rampung Lantaran Status Ibu Kota Tak Jelas terbaru hari ini 2024-03-11 07:36:16 dari sumber yang terpercaya
مزید پڑھ »
Komisi II Pembahasan RUU DKJ Tak Ada Kaitan dengan Pilpres 2024KetuaKomisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan pembahasan RUUDKJtidak ada kaitannya dengan pelaksanaan Pilpres 2024
مزید پڑھ »
Bandingkan dengan Yogyakarta, Pakar Usul RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Tak Lewat PilkadaBerita Bandingkan dengan Yogyakarta, Pakar Usul RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Tak Lewat Pilkada terbaru hari ini 2024-03-12 20:42:01 dari sumber yang terpercaya
مزید پڑھ »
PKB Tak Ingin Pembahasan RUU DKJ Dilakukan dengan Tergesa-gesaPerubahan status DKI Jakarta menjadi daerah khusus Jakarta perlu menjaring aspirasi yang luas
مزید پڑھ »
Peneliti PSHK Sebut Pembahasan RUU DKJ Tak Perlu Buru-buru, Minta TransparanPusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia meminta pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) oleh DPR dan Presiden Joko Widodo tidak perlu dilakukan secara terburu-buru dan serampangan.
مزید پڑھ »