Uji materi itu sebelumnya diajukan oleh dua mantan Pimpinan KPK Abraham Samad dan Saut Situmorang, bersama organisasi masyarakat sipil.
Dalam pertimbangannya, MA menilai Pasal 11 Ayat PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 240 Ayat huruf g Undang-undang Nomor 7/ 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.
Selain itu, MA juga menyatakan Pasal 18 Ayat PKPU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 182 huruf g UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
MA Perintahkan KPU Cabut Aturan Karpet Merah Bagi Eks Koruptor Nyaleg 2024Mahkamah Agung (MA) mengabulkan seluruh permohonan uji materi terhadap Pasal terkait dimungkinkannya mantan terpidana korupsi maju lebih cepat menjadi caleg.
مزید پڑھ »
MA Perintahkan KPU Cabut Aturan Karpet Merah bagi Mantan Koruptor Maju Caleg 2024Dalam putusannya, MA memerintahkan KPU mencabut dua PKPU yang dinilai penggugat memberikan karpet merah ke mantan koruptor dalam mengikuti Pemilu
مزید پڑھ »
MA Perintahkan KPU Cabut Aturan Karpet Merah Eks Koruptor NyalegMA memerintahkan KPU mencabut aturan yang memberi karpet merah bagi mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tersebut.
مزید پڑھ »
Aturan Baru, Pelaku Kecelakaan Disanksi Poin Berujung Cabut SIMPolri menetapkan masyarakat yang terlibat kecelakaan di jalan raya akan dikenakan poin berujung cabut SIM.
مزید پڑھ »
Tak Mau Ikut Aturan Pemerintah, Menteri Bahlil Ancam Cabut Izin TikTok di IndonesiaBahlil menegasakan TikTok sebenarnya hanya media sosial saja buka media untuk tempat orang berjualan.
مزید پڑھ »
KPK Diminta KPU Membuat Aturan LHKPN Capres dan CawapresKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku diminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mendesain aturan terkait pengumpulan data LHKPN capres cawapres.
مزید پڑھ »