RADARSEMARANG.ID, KENDAL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal masih kekurangan 8.000 aparatur sipil negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). kebutuhan tersebut merupakan jumlah ideal kebutuhan Pemkab Kendal. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)
RADARSEMARANG.ID, KENDAL – Pemerintah Kabupaten Kendal masih kekurangan 8.000 aparatur sipil negara maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja . kebutuhan tersebut merupakan jumlah ideal kebutuhan Pemkab Kendal.
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kendal, Wahyu Hidayat mengatakan, kebutuhan ASN dan P3K sangatlah vital. “Kebutuhan formasi ASN masih dalam tahap usulan ke dan perhitungan di pemerintah pusat. Tapi akan dipenuhi dengan P3K,” Kata Wahyu, Jumat .
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK Dinilai tidak MendesakPerpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dinilai ama sekali tidak memiliki urgensi terhadap upaya pemberantasan korupsi.
مزید پڑھ »
Rombongan Biksu Jalan Kaki ke Borobudur Ditarget Sampai Kendal Sore NantiRombongan biksu dari berbagai negara di Asia Tenggara yang sedang menjalani ritual thudong telah sampai di Kabupaten Batang, Jawa Tengah.
مزید پڑھ »
Meta PHK 490 Karyawan di Irlandia, Target Total Seluruh Dunia 10 Ribu PegawaiCEO Meta Mark Zuckerberg menyetujui perusahaan akan memangkas 10.000 karyawan lagi dalam beberapa bulan mendatang.
مزید پڑھ »
Pegawai Lapas Situbondo Mendadak Dites Urine, Hasilnya BeginiBeritaJatim Pegawai Lapas Situbondo Mendadak Dites Urine, Hasilnya Begini pegawailapas tesurine
مزید پڑھ »
Nyamar Jadi Ojol yang Beli Rokok, Perampok Gasak Belasan Juta dan Sekap Pegawai MinimarketKawanan perampok menyatroni salah satu minimarket di Kelurahan Keradenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Raby malam, 24 Mei 2023.
مزید پڑھ »
Eks Pegawai Minta Jangan Gunakan KPK Sebagai Alat Pilpres 2024 |Republika OnlineIM57+ Institute menilai, judicial review UU KPK sarat kepentingan pribadi.
مزید پڑھ »