Sebagai pengganti mandatory spending atau besaran anggaran kesehatan di RUU Kesehatan yang dihapus, Menkes Budi Gunadi siapkan metode lain.
Liputan6.com, Jakarta Hasil akhir dari Pembahasan Tingkat I RUU Kesehatan antara Pemerintah dan Komisi IX DPR RI, mandatory spending atau besaran anggaran kesehatan sebesar 10 persen diputuskan tetap dihapus. Padahal, sejumlah pihak menolak penghapusan lantaran sangat dibutuhkan untuk standar alokasi pembiayaan.
Perkuat Integrasi Pusat, Daerah dan Lembaga Lain Metode pengganti berfokus untuk memperkuat integrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga lain. "Dan ini juga akan kami konsultasikan ke Komisi IX DPR RI. Dengan demikian, kita sama-sama akan jelas program-programnya apa," jelas Budi Gunadi Sadikin.
Founder dan Chief Executive Officer CISDI Diah Satyani Saminarsih menjelaskan, mandatory spending anggaran kesehatan sebesar 10 persen sebenarnya dapat digunakan untuk membantu pembiayaan APBD sehingga memperluas ruang gerak fiskal upaya kesehatan di daerah. "Sambil kemudian pemerintah pusat meningkatkan kapasitas supervisi dan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memonitor efisiensi dan penggunaan anggaran kesehatan."
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Menkes Budi Harap RUU Kesehatan Segera Disahkan di Paripurna DPR RIMenkes Budi Gunadi Sadikin berharap RUU Kesehatan bisa segera disahkan di rapat paripurna DPR RI.
مزید پڑھ »
Menkes Janjikan RUU Kesehatan Akan Mengubah Banyak Sistem Layanan Kesehatan RIMenteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengemukakan RUU Kesehatan akan mentransformasi layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat yang lebih baik.
مزید پڑھ »
Koalisi Masyarakat Sipil Nilai RUU Kesehatan Cenderung Mengarah pada Liberalisasi, Layanan Kesehatan Dinilai sebagai KomoditiRUU Kesehatan cenderung mengarah pada liberalisasi sistem kesehatan, yang mana layanan kesehatan dinilai sebagai komoditi.
مزید پڑھ »
Menkes tanggapi perbedaan pandangan fraksi terkait RUU KesehatanMenteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengemukakan perbedaan pandangan fraksi di Komisi IX DPR RI terkait RUU Kesehatan adalah tugas pemerintah untuk ...
مزید پڑھ »
Menkes Yakin Sebentar Lagi RUU Kesehatan Disahkan Menjadi Undang-Undang |Republika OnlineMenkes menilai wajar ada yang tidak setuju dengan RUU Kesehatan
مزید پڑھ »
Menkes Takut Dana Bocor, Pasal Ini Dihapus dari RUU KesehatanPemerintah enggan kembali memasukkan belanja wajib atau mandatory spending untuk kesehatan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan.
مزید پڑھ »