MK Dinilai Melangkahi Kewenangan DPR hingga Presiden Jika Tentukan Sistem Pemilu
Sebab, selain bukan kewenangan MK untuk memutusnya, juga bertentangan dengan UUD NRI 45 karena itu telah diatur oleh UU Pemilu yg dipayungi oleh Ayat 6 Pasal 22E UUD NRI 45.
"Pada Pemilu selanjutnya, kombinasi antara Tertutup dengan Terbuka mungkin bisa menjadi solusi bagi dua aliran pendapat yang mendukung salah satunya. Tapi pasti buruk hasilnya jika ubah aturan di saat pelaksanaan tahapan Pemilu sudah berlangsung," tukas Renanda.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Wakil Ketua MKD DPR: Hak Imunitas DPR Penting dalam Koridor Negara HukumHak imunitas pada dasarnya adalah hak wakil rakyat, tidak boleh dipersoalkan atau disalahkan dalam hubungan dengan tindakan yang dilakukan termasuk setiap ucapan atau pendapatnya.
مزید پڑھ »
SBY Ingatkan Kewenangan MK terkait Sistem Pemilu Terbuka TertutupPresiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan bahwa wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) ialah memutuskan perkara yang tidak sesuai dengan konstitusi.
مزید پڑھ »
Mantan Ketua MK: Tidak Ada yang Salah dengan Kewenangan Kejaksaan Menyelidiki Korupsi |Republika OnlineDalam teori hukum pidana Kejaksaan adalah pemegang perkara.
مزید پڑھ »
MK Jangan Serobot Kewenangan Pembuat UUMK Jangan Serobot Kewenangan Pembuat UU. Pilihan soal sistem pemilu adalah pilihan/kesepakatan pembentuk undang-undang yang seharusnya didiskusikan dalam kerangka revisi UU Pemilu.
مزید پڑھ »
Ombudsman Heran KPK Malah Tanya Kewenangan Saat Respons Laporan EndarAnggota Ombudsman, Robert Na Endi Jaweng, heran karena KPK malah mempertanyakan kewenangan Ombudsman dalam menangani laporan Brigjen Endar.
مزید پڑھ »