Anas dinilai masih memerlukan keadilan secara hukum dan sosial.
Sindir Ganjar Telepon Heru Budi, Elite Demokrat: Lebih Baik Urus Persoalan Jateng
Hal itu dikemukakan Suparji saat bedah buku"Halaman Pertama Anas Urbaningrum" karya Tofik Pram, dengan topik utama diskusi"Mengapa Anas Tak Jadi Digantung di Monas," hari ini. "Membangun keyakinan bahwa Anas tidak bersalah tidak boleh secara subjektif, harus terstruktur dan teruji objektif dengan eksaminasi dan standar objektif norma teori dan filsafat hukum, sehingga pendapat kita pendapat objektif," kata Suparji dalam keterangannya, Senin, 26 Juni 2023.Diketahui, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum bebas murni pada Juli mendatang. Saat ini, meski telah keluar dari lapas Sukamiskin, namun Anas masih harus menjalani wajib lapor.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Pakar Hukum Sebut Penunjukan Pj Bupati Mimika Terdapat Problem HukumKeputusan Pj Gubernur Provinsi Papua Tengah, Ribka Haluk yang melantik Valentinus Sudarjanto sebagai Pj Bupati Mimika menggantikan Johannes Rettob menuai sorotan.
مزید پڑھ »
Pakar Hukum Nilai Ada Masalah Serius soal Penunjukan Pj Bupati MimikaPakar hukum dari UMI Makassar Dr Fahri Bachmid, menilai ada persoalan serius dalam pelantikan Pj Bupati Mimika, Sumito, menggantikan Johannes Rettob. Apa itu?
مزید پڑھ »
Partai Garuda Minta Aparat Penegak Hukum Tak Terpengaruh Usai Sebut KPK Bakal Jadikan Anies Baswedan TersangkaWakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi meminta penegak hukum agar tak terpengaruh dengan pernyataan Denny Indrayana yang menyebut KPK bakal segera menetapkan bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan akan menjadi tersangka.
مزید پڑھ »
Soal Polemik Ponpes Al Zaytun, Mahfud Md Sebut Akan Diselesaikan dengan 3 Langkah HukumSoal Polemik Ponpes Al Zaytun, Mahfud Md Sebut Akan Diselesaikan dengan 3 Langkah Hukum TempoNasional
مزید پڑھ »
Kisruh Al Zaytun, Mahfud MD sebut Pemerintah akan Lakukan 3 Langkah HukumMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyebut bahwa polemik pondok pesantren Al Zaytun harus ditindak dengan beber
مزید پڑھ »