Tujuan birokrasi dan politik dapat tercapai secara penuh jika patuh terhadap netralitas. Sindonews news .
hiruk-pikuk isu capres-cawapres, sebetulnya kita juga perlu menyadari bahwa bulan ini merupakan tahapan partai politik peserta Pemilu 2024 mengajukan bakal calon anggota legislatif DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum sibuk menjadi tuan rumah dari lalu-lalang politisi yang hendak maju nyaleg.
Lalu bagaimana aturan bagi pejabat publik yang nyaleg? Apakah mereka harus mengundurkan diri? Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 memang mensyaratkan seorang caleg mundur dari jabatannya.
UU Pemilu juga mengatur para caleg dilarang berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara. Ketentuan mundur dari jabatan publik seperti tertulis di atas merupakan bagian dari menjaga netralitas dalam pemilu. Netralitas pemerintah sebagai pembuat dan eksekusi kebijakan menjadi titik yang ideal ketika dihadapkan pada suatu kondisi, sebagaimana menurut Goodnow , bahwa negara memiliki fungsi untuk mengekspresikan kehendak rakyat dan menjalankan kehendak itu. Fungsi pertama yaitu politik, sementara esensi yang kedua adalah administrasi.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Jawaban Tegas Mahfud MD soal Fenomena Flexing Pejabat Publik di MedsosMahfud MD juga menyayangkan beberapa istri oknum pejabat yang terkadang menggunakan suaminya untuk mencari sesuati yang tidak benar.
مزید پڑھ »
KPU: Nasib Aldi Taher Usai Nyaleg Dua Partai akan Terungkap Setelah Verifikasi AdministrasiArtis Aldi Taher sempat jadi sorotan setelah nyaleg dari dua partai Perindo dan PBB. KPU mengatakan nasib artis tersebut terungkap usai verifikasi administrasi
مزید پڑھ »
Siap Nyaleg, Uya Kuya dan Istri Ajukan Permohonan Persamaan Nama ke PengadilanUya Kuya dan istri melakukan berbagai kesiapan untuk nyaleg. Salah satunya mengajukan permohonan persamaan nama ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
مزید پڑھ »
Pakar Hukum Tata Negara Tanggapi Mantan Napi Korupsi Boleh Nyaleg di 2024 |Republika OnlineTidak ada larangan khusus bagi mantan narapidana kasus korupsi untuk mendaftar.
مزید پڑھ »
Demi Nyaleg Pakai Nama Beken, Uya Kuya Datangi PengadilanArtis Surya Utama atau Uya Kuya dan istrinya Astrid Margaretha mendatangi PN Jaksel untuk mengganti nama mereka demi menjadi caleg di Pemilu 2024.
مزید پڑھ »
Sandi yakin Angela istiqomah emban tugas Kemenparekraf selama 'nyaleg'Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno yakin Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo yang menjadi calon anggota legislatif (caleg) atau ...
مزید پڑھ »