KemenPPPA terus berupaya merampungkan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) pelaksana UU TPKS.
Jakarta - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus berupaya merampungkan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden pelaksana Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .
"Ini bagian dari komitmen kami untuk bisa memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban kekerasan seksual. KemenPPPA sebagai pemrakarsa penyusunan aturan pelaksana UU TPKS telah aktif berkoordinasi dan diskusi lintas sektor antar Kementerian/Lembaga, serta organisasi masyarakat sejak UU TPKS diundangkan," kata Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA Ratna Susianawati dalam keterangan, di Jakarta, Jumat.
Jumlah peraturan pelaksana UU TPKS merujuk pada hasil pembahasan tim pemerintah pada 6 Juni 2022 yang disepakati, yakni tiga Peraturan Pemerintah dan empat Peraturan Presiden, diantaranya berupa Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan TPKS serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban TPKS; dan RPP Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan penanganan Korban TPKS.
Kemudian Rancangan Peraturan Presiden Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat; RPerpres Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; dan RPerpres Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS. KemenPPPA menggelar Rapat Panitia Antarkementerian dan Nonkementerian dengan agenda Pembahasan dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat. terakhir, nantinya ada tahapan harmonisasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Pada proses harmonisasi akan di-kembali dan nantinya ketika sudah final akan dikirimkan ke Bapak Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara," kata Ratna Susianawati.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Kebakaran Melanda Pabrik dan Gudang Mebel di Simalungun, Penjaga Melarikan DiriSebanyak 7 mobil pemadam kebakaran dari Pemerintah Kabupaten Simalungun, Pemerintah Kota Pematangsiantar, dan ...
مزید پڑھ »
Kementerian PPPA Kebut Penyelesaian Aturan Turunan UU TPKSKementerian PPPA menggelar rapat untuk membahas percepata penyusunan aturan turunan UU TPKS.
مزید پڑھ »
Dorong Percepatan Penyelesaian RaperdaPALANGKA RAYA-Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023, sejumlah rancangan peraturan daerah (Raperda) telah dibahas, di antaranya Raperda Pencabutan Peraturan Daerah Provinai Kalteng Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Raperda tentang Cagar Budaya, Raperda tentang R
مزید پڑھ »
Revisi PKPU Nomor 10/2023 Disepakati, Anggota Komisi XI DPR Beri ApresiasiPuteri Anetta Komarudin pun mengapresiasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang segera merevisi peraturan tersebut.
مزید پڑھ »
Bappeda DKI segera serahkan draf RUU Kekhususan Jakarta ke DPRDPemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) segera menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) ...
مزید پڑھ »
DPR: Indonesia Belum Punya Roadmap, Jangan Buru-Buru Terapkan Bursa KarbonPolitikus Golkar menekankan agar pemerintah wajib mengetahui substansi dari bursa karbon. Sehingga, peraturan yang dibuat tidak terkesan lompar-lompat.
مزید پڑھ »