Pasal 8 Ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10/2023 menjadi sorotan dari para aktivis perempuan. Aturan itu dinilai merugikan kaum hawa dan tak mendukung upaya keterwakilan perempuan di parlemen.
Pasal 8 Ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 yang mengatur tentang keterwakilan perempuan kini sedang menjadi sorotan. Pasalnya, aturan tersebut berpotensi mendegradasi ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam daftar bakal calon DPR dan DPRD provinsi/kabupaten/kota.
“Karena prosesnya itu tertutup tidak transparan. Kita tidak mengetahui mengenai lobi-lobi yang berlangsung. Setelah itu tiba-tiba keluar Pasal 8 Ayat 2 yang itu tidak sesuai dengan usual draf pertama,” ujarnya dalam sebuah acara diskusi daring, Jumat . “Kita harus mengawal tidak boleh terlena. Kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kondisi demokrasi kita mengalami kemunduran dalam segi kualitas. Itu harus kita akui,” ujar Valina.
“Menurut kami otomatis akan menurunkan indeks pemberdayaan gender yang sedang kita jaga dan diperjuangkan. Karena pada variabel keterwakilan perempuan indeks itu melesat naik. Diandingkan dengan variabel yang lain yaitu variabel sumbangan pendapatan perempuan dan kedudukan perempuan di dunia kerja,” ucapnya.
“Partai politik itu setengah hati. Ini setengah hati. Keberhasilan kita waktu itu mengegolkan dan memperkuat kebijakan afirmasi yang sebelumnya sudah diberikan landasannya seperti di Pasal 65 UU No 12 Tahun 2003,” tuturnya. Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan mendesak KPU agar merevisi aturan tentang keterwakilan perempuan .
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Ini Ayat-Ayat Alkitab untuk Memotivasi Anda agar Lebih BersemangatTidak hanya berdoa, sebagai umat Kristiani, kita juga dapat membaca beberapa ayat Alkitab yang memberikan motivasi untuk membangkitkan semangat hidup.
مزید پڑھ »
Polsek Tambora Berhasil Amankan Sabu Seberat 1/2 KilogramAtas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 114 Ayat 2 Subsider Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
مزید پڑھ »
Otorita IKN Siapkan Rancangan Peraturan Kearifan Lokal SetempatOtorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala atau Ranperka OIKN.
مزید پڑھ »
Tolak Revisi UU TNI, Imparsial Ungkap Pasal Krusial IniImparsia yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil menolak revisi UU TNI karena adanya pasal krusial yang dinilai berpotensi melanggar konstitusi.
مزید پڑھ »
Rieke Diah Pitaloka Minta Kejagung dan KPK Kawal Pembahasan RUU KesehatanRieke Diah Pitaloka meminta semua elemen bangsa, termasuk KPK dan Kejagung ikut mencegah potensi terjadinya transaksi pasal dan ayat dalam pembahasan RUU Kesehatan. Sindonews news .
مزید پڑھ »
APTI Minta Pasal Tembakau dalam RUU Kesehatan DicabutPasal tembakau yang ada dalam RUU Kesehatan itu sebagai bentuk penindasan kepada para petani.
مزید پڑھ »