Koalisi masyarakat sipil meminta KPU segera merevisi Pasal 9 PKPU 10/2023.
"Jika dalam waktu 2 x 24 jam Bawaslu tidak menerbitkan Rekomendasi kepada KPU, maka Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan akan melakukan sejumlah upaya hukum untuk menuntut pemulihan hak politik perempuan berkompetisi pada Pemilu 2024 dengan melaporkan ke DKPP dan juga melakukan uji materi ke Mahkamah Agung," kata Valentina saat konferensi pers di Media Center Bawaslu RI, Jakarta, Senin .
Sebagai perumpamaan, di sebuah dapil terdapat 4 kursi anggota dewan dan partai politik mengajukan empat bakal caleg. Dengan ketentuan kuota 30 persen, berarti partai politik harus mengajukan 1,2 orang caleg perempuan. Salah satu yang terdampak adalah Dapil DKI Jakarta 2. Terdapat 7 kursi DPR RI di dapil ini. Dengan perhitungan murni 30 persen, berarti partai harus mengajukan 2,1 caleg perempuan. Lantaran ada ketentuan pembulatan ke bawah, maka partai hanya perlu mendaftarkan 2 caleg. Dua caleg perempuan dari 7 caleg berarti keterwakilan perempuannya baru 28,6 persen.
Sebelumnya, Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan, ketentuan pembulatan ke bawah itu merupakan standar dan kaidah matematika."Bukan kami yang membuat norma dan standar baru dalam matematika," kata Idham berkilah, pekan lalu.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Anies dan Koalisi Perubahan Bahas Harapan Rakyat, Tegaskan Cawapres dari Internal KoalisiAnies Baswedan mengungkapkan, Koalisi Perubahan terus berproses, telah bekerja dengan terstruktur dan sesuai tahapan yang direncanakan bersama. Ia menyatakan, tahapan selanjutnya adalah fokus kepada pembahasan isu perubahan didasari temuan saat kunjungan lapangan di 90-an tempat selama Bulan Ramadan
مزید پڑھ »
Pertemuan Anies dengan Koalisi Perubahan: Bahas Harapan Rakyat, Tegaskan Cawapres dari Internal KoalisiSaat pertemuan dengan Tim Kecil Koalisi Perubahan (Nasdem, Demokrat, PKS), Jumat (5/5/2023), Anies Baswedan mengungkapkan bahwa Koalisi Perubahan terus berproses, telah bekerja dengan terstruktur dan sesuai tahapan yang direncanakan bersama.
مزید پڑھ »
KRPI Dorong Jaminan Sosial Tetap Sesuai UU SJSNPengesahan RUU Kesehatan akan mencabut empat UU, yakni UU Tenaga Kesehatan (99 pasal), UU Praktik Kedokteran (88 pasal), UU Kebidanan (80 pasal), dan UU Keperawatan (66 pasal).
مزید پڑھ »
JK Sebut Koalisi Besar Sulit Diwujudkan, Cak Imin: Namanya Juga UsahaJK menilai realisasi politik penggabungan Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya menjadi Koalisi Besar akan sulit terwujud.
مزید پڑھ »
Foto : Aksi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan Tolak Peraturan KPU di Bawaslu | merdeka.comKelompok Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan menggelar aksi penolakan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) di Bawaslu. Dalam aksinya mereka menolak Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Pasal 8 Ayat (2) mengenai perhitungan bakal calon perempuan di setiap Dapil.,Bawaslu,Viral Hari Ini,KPU,Perempuan,politik,Demonstrasi,Pemilu,Pemilu 2024,Jakarta
مزید پڑھ »
PKPU No. 10 tahun 2023 Cermin Rendahnya Dukungan Afirmasi Perempuan di ParlemenPERATURAN Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait teknis penghitungan persyaratan 30% bakal calon perempuan di satu daerah pemilihan, menghalangi pencapaian terget afirmasi perempuan
مزید پڑھ »