Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mendesak Sidang Majelis Umum PBB melakukan aksi nyata untuk menghentikan kekerasan dan pembunuhan di Gaza.
Menlu Indonesia Retno Marsudi, Kamis , mendesak Sidang Majelis Umum PBB segera melakukan aksi nyata guna menghentikan agresi untuk mencegah korban sipil terus berjatuhan. Ia juga menyerukan gencatan senjata yang bisa bertahan lama dan dipatuhi.
Indonesia juga mendesak PBB memastikan akses bantuan kemanusiaan dan pelindungan terhadap warga sipil. Berkali-kali kita meminta Majelis Umum untuk mengadakan sesi darurat mengenai nasib rakyat Palestina. Berkali-kali harapan kita hancur karena kepentingan politik yang sempit.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Sidang Majelis Umum, Menlu Retno Desak PBB Selidiki Agresi Israel ke GazaDalam pidato yang penuh berisi kata-kata keras, Menlu Retno Marsudi mendesak PBB mendukung 'langkah konkret tiga plus satu' yang perlu segera diambil,'
مزید پڑھ »
Indonesia Desak Konflik Palestina-Israel Dibawa ke Sidang Khusus Majelis Umum PBBWakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB Dubes Arrmanatha Natsir mengatakan Indonesia terus mendorong Majelis Umum PBB untuk menggelar sidang khusus guna membahas konflik yang terjadi di Gaza, Palestina
مزید پڑھ »
Debat Israel dan Negara Arab Soal Gaza Memanas di Majelis Umum PBBPernyataan tajam saling dilontarkan Israel dan negara-negara Arab dalam rapat Majelis Umum PBB soal situasi di Gaza.
مزید پڑھ »
Indonesia desak Majelis Umum PBB selidiki serangan Israel di GazaIndonesia mendesak Majelis Umum PBB membentuk komisi independen untuk menyelidiki serangan Israel di Gaza. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi juga ...
مزید پڑھ »
Majelis Kehormatan MK mulai sidang, bagaimana netralitas dan dampaknya terhadap putusan batas usia capres-cawapres?Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akan menggelar sidang perdana dugaan pelanggaran etik dalam putusan MK soal batas usia capres-cawapres pada Kamis (25/10), meski sejumlah pakar hukum tata negara mempertanyakan netralitas anggota MKMK.
مزید پڑھ »