Kementerian ESDM tengah merombak aturan teknis soal penawaran wilayah kerja panas bumi. Dalam aturan terbaru tersebut, uang jaminan diturunkan menjadi US$5.000.
Bagikan Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Telegram Tautan Tersalin A- A+ Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tengah merombak aturan teknis soal penawaran wilayah kerja panas bumi di tengah landainya partisipasi pelelangan selepas terbitnya Perpres No.112/2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik akhir tahun lalu.
Harris berharap inisiatif itu dapat meningkatkan gairah industri hulu panas bumi selepas terbitnya Perpres 112 yang telah banyak memberi insentif untuk pengembangan energi baru terbarukan . “Ini kemitraan dengan BUMN diminta, kalau sekarang kan belum disyaratkan, nanti sebelum IPB keluar diharapkan sudah kemitraan terbentuk lebih terjamin pelaksanaannya,” kata dia.
“Untuk pelelangan WKP sedang kami pelajari secara internal,” kata Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Geothermal Energy Muhammad Baron saat dihubungi, Minggu . “Tahun ini rencanannya ada tiga hingga empat lokasi yang akan dilelang,” kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana kepada Bisnis, Minggu .
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
163 Permohonan Konversi Motor Listrik Sudah Masuk Kementerian ESDMKementerian ESDM melaporkan sudah ada 163 permohonan melalui platform digital yang ingin melakukan konversi motor listrik.
مزید پڑھ »
Kementerian ESDM Perpanjang Batas Waktu Lelang Blok MigasPada tanggal 10 April 2023 lalu, Dirjen Migas telah mengumumkan Lelang WK Migas Tahap I Tahun 2023 yang terdiri dari WK Akia, WK Beluga dan WK Bengara I, dimana ketiga WK yang ditawarkan tersebut menggunakan skema bagi hasil Cost Recovery.
مزید پڑھ »
KPK Periksa eks Dirjen di Kementerian ESDM terkait Kasus Korupsi Tunjangan KinerjaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan korupsi pembayaran tunjangan kinerja pegawai di Kementerian ESDM.
مزید پڑھ »
Dewas Periksa Eks Wakil Ketua KPK Terkait Laporan Kebocoran Dokumen di Kementerian ESDMDewas KPK masih melakukan klarifikasi terkait dengan laporan dugaan bocornya dokumen penyelidikan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
مزید پڑھ »
Dewas Tunda Pemeriksaan Firli Bahuri Terkait Kebocoran Penyelidikan Korupsi di Kementerian ESDMAnggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Syamsuddin Haris menyebut pemeriksaan Ketua KPK Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri diundur.
مزید پڑھ »
KPK Endus Dugaan Mark Up Anggaran Tukin Kementerian ESDMKPK mengendus dugaan manipulasi atau mark up fiktif dalam kasus korupsi tunjangan kinerja (tukin) di Kementerian ESDM.
مزید پڑھ »