Kemenkes menyebut pasal anti-bullying di RUU Kesehatan menjadi salah satu cara untuk menghentikan perundungan yang banyak terjadi saat mengambil program PPDS.
Kasus perundungan marak terjadi di kalangan PPDS. di RUU Kesehatan menjadi salah satu cara untuk menghentikan perundungan yang banyak terjadi di kalangan dokter saat mengambil program dokter spesialis .
Kemenkes mengaku mendapat banyak laporan tentang perundungan di kalangan calon dokter spesialis. Hanya saja tidak banyak di antara mereka yang berani melaporkan kasus tersebut. Mereka lebih banyak diam dan menerima perlakuan perundungan tersebut. Untuk itu kami mengusulkan adanya perlindungan dalam RUU Kesehatan," kata juru bicara Kementerian Kesehatan dr Mohammad Syahril dikutip dari laman Sehat Negeriku, Senin .dr. Syahril menjelaskan pentingnya mengeliminasi bullying agar sistem pendidikan para PPDS dapat berjalan sesuai etika, meritokrasi dan profesionalitas disaat negara sedang krisis kekurangan jumlah dokter spesialis.
Adapun pasal yang diusulkan terkait anti-perundungan tersebut tercantum dalam pasal 208E poin d yang berbunyi:"Peserta didik yang memberikan pelayanan kesehatan mendapat perlindungan dari kekerasan fisik, mental, dan perundungan." Selain untuk peserta didik, anti-perundungan juga diterapkan untuk dokter dan tenaga kesehatan dimana dalam Pasal 282 ayat 2 berbunyi:"tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat menghentikan Pelayanan Kesehatan apabila memperoleh perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai sosial budaya, termasuk tindakan kekerasan, pelecehan, dan perundungan.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Kemenkes Bantah Rokok Disamakan dengan Narkotika di RUU KesehatanPenjelasan Kemenkes soal anggapan rokok yang disamakan dengan narkotika di RUU Kesehatan.
مزید پڑھ »
Polemik RUU Kesehatan dan Hak PekerjaJKN merupakan bagian dari transformasi kesehatan nasional. JKN menyediakan perlindungan sosial bagi seluruh warga negara di bidang kesehatan.
مزید پڑھ »
Polemik RUU Kesehatan dan Hak Pekerja, Ini Kata Praktisi Kebijakan PublikDinna juga salah satu peneliti yang turut mengawal proses lahirnya UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), UU BPJS, dan regulasi turunannya mengungkapkan bahwa JKN merupakan bagian dari transformasi kesehatan nasional.
مزید پڑھ »
Peringatan May Day 2023, Buruh Kecam RUU Kesehatan, Siap Gelar Aksi BesarKSPI menyatakan bakal ada 100 ribu buruh yang akan menggelar aksi di Istana Kepresidenan dan gedung Mahkamah Konsititusi pada May Day 1 Mei 2023.
مزید پڑھ »
Asal-usul Hari Posyandu Nasional pada 29 AprilPosyandu bermula ketika Departemen Kesehatan pada 1975 menetapkan kebijakan Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa atau PKMD
مزید پڑھ »
Pasien BPJS Kesehatan Hanya Bisa Pasrah, Capek Untuk Protes?Banyaknya aduan atau keluhan masyarakat peserta BPJS Kesehatan terkait pelayanan di fasilitas kesehatan yang ada.
مزید پڑھ »