Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengusulkan perubahan sistem pemilu di masa yang akan datang menggunakan sistem proporsional terbuka terbatas
Hal itu disampaikan ketika Arief menyampaikan dissenting opinion terhadap uji materiil UU Pemilu terkait sistem proporsional terbuka.Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, untuk menerapkan usulan tersebut perlu ada kajian yang lebih mendalam.
Hasto mendukung perlu adanya kajian akademis untuk melakukan perubahan fundamental terhadap UU Pemilu maupun UU Partai Politik. MK menolak uji materiil UU No. 7/2017 tentang Pemilu. MK memutuskan untuk tetap menggunakan sistem proporsional terbuka untuk Pemilu 2024
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Tanggapi Putusan MK, KPU Konsisten dengan Sistem Pemilu Proporsional TerbukaKPU tegaskan konsisten dengan sistem pemilu Proporsional Terbuka usai MK menolak uji materi terkaiy ganti sistem pemilu
مزید پڑھ »
Soal Proporsional Terbuka Terbatas, Hasto PDIP: Perlu Kajian yang MendalamHasto Kristiyanto menanggapi dissenting opinion yang diajukan salah satu hakim MK soal usulan proporsional terbuka terbatas.
مزید پڑھ »
Ketua DPP PDI Said Abdullah Tanggapi Putusan MK Soal Pemilu Sistem Proporsional TerbukaKetua DPP PDI Perjuangan MH Said Abdullah menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai tetap menggunakan sistem proporsional terbuka pada Pemilu 20...
مزید پڑھ »
Muhammadiyah Harap Hakim MK Tetap Putuskan Pemilu dengan Sistem Proporsional Terbuka |Republika OnlinePutusan uji materi UU Pemilu akan dibacakan MK pada Kamis (15/6/2023).
مزید پڑھ »
KY Telah Klarifikasi Majelis Hakim yang Buat Putusan Penundaan Pemilu“Semua Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dipanggil hadir memenuhi panggilan sebagai Hakim Terlapor dalam rangka pemeriksaan ini,” katanya.
مزید پڑھ »
Jelang Putusan Gugatan Sistem Pemilu, MK Sesalkan Denny Indrayana Rendahkan Kredibilitas Hakim Konstitusi - Jawa PosMahkamah Konstitusi (MK) akan memutus judicial review alias uji meteri Undang-Undang Pemilu, terkait sistem kepemiluan, pada hari ini.
مزید پڑھ »