BPK RI mengungkap temuan Rp 197,55 miliar anggaran 2022 di DKI Jakarta yang tidak tersalurkan kepada pemegang KJP Plus dan KJMU.
juga kedapatan membayar atas belanja senilai Rp 11,34 miliar lantaran ada kelebihan penghitungan gaji dan tambahan penghasilan senilai Rp 6,38 miliar."Kekurangan volume pengadaan barang atau jasa sebesar Rp 4,06 miliar, kelebihan pembayaran belanja hibah dan bansos senilai Rp 878 juta," katanya.
Adapun denda keterlambatan senilai Rp 34,53 miliar."Atas permasalahan tersebut telah dikembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp 14,66 miliar," kata Supit. Walau demikian, temuan tersebut tidak mempengaruhi opini BPK dalam memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian kepada Pemprov DKI Jakarta.BPK meminta Pemprov DKI menindaklanjuti temuan tersebut terhitung selama 60 hari setelah laporan tersebut diberikan.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menyatakan akan menindaklanjuti semua temuan BPK."Akan ditindak lanjuti," kata dia singkat saat ditemui wartawan.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
BPK Temukan Rp 197 Miliar Anggaran DKI Tak Disalurkan ke Pemegang KJP Plus dan KJMUBREAKING NEWS BPK RI mengungkap temuan sebesar Rp197,55 miliar anggaran tahun 2022 di Provinsi DKI Jakarta yang tidak tersalurkan kepada pemegang KJP Plus dan KJMU.
مزید پڑھ »
BPK temukan Rp197,55 miliar tidak tersalurkan untuk KJP Plus dan KJMUBPK RI ungkap temuan sebesar Rp197,55 miliar anggaran tahun 2022 di Provinsi DKI Jakarta yang tidak tersalurkan kepada pemegang KJP Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggulan (KJMU).
مزید پڑھ »
BPK Temukan Rp 197 55 Miliar Anggaran KJP Plus dan KJMU Tak Tersalurkan, Tapi DKI Tetap Dapat WTPPemprov DKI Jakarta tetap dapat opini WTP meski BPK RI menemukan anggaran sebesar Rp197,55 miliar di Provinsi DKI Jakarta tidak tersalurkan kepada pemegang KJP Plus dan KJMU.
مزید پڑھ »
Dorong Pemda Agar Kian Akuntabel dan Transparan, BPK Diajak ke Pasuruan |Republika OnlineSemua laporan audit BPK terhadap seluruh kementerian dan lembaga diserahkan ke DPR.
مزید پڑھ »
Dapat 3 Cacatan BPK, Sekda Kab Probolinggo: Semua Sudah DitindaklanjutiTiga temuan tersebut dinilai merupakan hal yang kecil dibandingkan dengan penyelesaiannya.
مزید پڑھ »
Soal 3 Temuan BPK, Inspektorat Pemkot Probolinggo: Tak Ada Kerugian NegaraTemuan itu menjadi catatan untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah dan penatausahaan aset tetap.
مزید پڑھ »