Permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI khususnya untuk Pasal 53 yang mengatur masa pensiun prajurit tercatat dalam Buku Register ...
Dalam permohonan uji materi itu, para pemohon mengajukan tiga opsi kepada Mahkamah Konstitusi, yaitu memperpanjang masa pensiun prajurit yang semula 53 tahun untuk bintara dan tamtama, serta 58 tahun untuk perwira menjadi 60 tahun untuk seluruh prajurit TNI, atau memperpanjang masa usia pensiun menjadi 60 tahun untuk perwira dan 58 tahun untuk bintara dan tamtama, atau masa pensiun dapat diperpanjang sampai dengan 60 tahun bagi seluruh perwira sepanjang masih dibutuhkan untuk kepentingan...
Setidaknya ada delapan alasan para pemohon meminta perpanjangan masa pensiun, di antaranya mereka menilai perlunya ada keseragaman masa dinas antara prajurit dan abdi negara lainnya seperti anggota Polri, ASN, jaksa, guru/dosen, dan hakim. Para pemohon juga melampirkan hasil penelitian mereka yang membandingkan dengan masa pensiun di lebih dari 40 negara rata-rata 60 tahun.
"Berpijak pada data-data tersebut, maka batas usia pensiun prajurit TNI tentunya harus disesuaikan setidaknya paling rendah 60 tahun. Penyesuaian batas usia pensiun prajurit TNI bisa untuk memenuhi kebutuhan personil yang mempunyai kematangan usia secara lebih dewasa, paham tentang berbagai masalah atau tantangan yang dihadapi oleh TNI," kata kuasa hukum para pemohon.
Gugatan terhadap pasal yang sama pernah diajukan oleh pensiunan TNI bersama lima orang lainnya pada November 2021. MK pada 29 Maret 2022 menolak permohonan itu, karena alasan kebijakan terkait masa pensiun merupakanyang menjadi ranah pembuat undang-undang. Oleh karena itu, MK dalam putusan-nya juga memerintahkan pembentuk undang-undang merevisi UU TNI dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Tidak hanya itu, ada perkembangan di MK yang mana hakim konstitusi juga dapat ikut serta dalam ketentuan yang bersifat, misalnya, dalam permohonan uji materi aturan batas usia pimpinan KPK yang diajukan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Jaksa Serang Pengacara Haris Azhar Sebut Tidak Baca Undang-UndangDebat panas terjadi antara jaksa dan pengacara Haris Azhar di persidangan pencemaran nama baik terhadap Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
مزید پڑھ »
9 Poin Revisi Undang-undang IKN, Berikut DaftarnyaSejak diundangkannya UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, ditemukan isu dan tantangan baru yg dihadapi oleh Otorita IKN (OIKN) dalam pelaksanaan 4P.
مزید پڑھ »
Komisi II dan Pemerintah setujui pembentukan Panja revisi UU IKNKomisi II DPR RI bersama Pemerintah menyetujui pembentukan panitia kerja (Panja) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 ...
مزید پڑھ »
Undang-undanganya Direvisi buat Jamin Proyek IKN Tak MangkrakUndang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dalam proses revisi. Revisi undang-undang ini salah satunya memuat jaminan keberlanjutan.
مزید پڑھ »
Uji coba tilang uji emisi di Jakarta mulai 25 AgustusPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memulai uji coba pemberian bukti pelanggaran (tilang) bagi kendaraan tidak lolos uji emisi pada 25 Agustus ...
مزید پڑھ »
Jual Beli Senpi yang Catut Nama TNI AD Terbongkar, Pelaku Palsukan Dokumen hingga Ngaku Pejabat TNIWadanpuspomad Mayor Jenderal TNI Eka Wijaya Permana buka suara terkait peredaran senjata api atau senpi ilegal yang mencatut nama TNI AD.
مزید پڑھ »