Plt Kadisdik menegaskan, proses pencetakan buku oleh Bank DKI untuk seluruh penerima baru KJP Plus atau KJMU memerlukan waktu yang lama.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat menjelaskan kendala penyaluran dana Kartu Jakarta Pintar Plus dan Kartu Jakarta Mahasiwa Unggul senilai Rp 197,55 miliar."Kami harus siapkan mekanisme perbankan, menyiapkan buku tabungannya, menyiapkan KJP-nya. Maka kemudian itu lah yang didistribusi, itu yang perlu waktu," sebutnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa .
Ia menegaskan, proses pencetakan buku oleh Bank DKI untuk seluruh penerima baru KJP Plus atau KJMU memerlukan waktu yang lama.Kendala lain, yakni pembagian buku tabungan kepada para penerima baru KJP Plus atau KJMU. Menurut Syaefuloh, proses distribbusi menjadi kendala karena susah untuk mengumpulkan para penerima baru.
"Mari bayangkan sesuatu misal 800.000 orang , kalau mau kami bagi, itu membaginya berapa hari? Mengumpulkannya bagaimana? Kalau dibagi delapan saja, berarti sehari 100.000 orang dikumpulkan, 100.000 orang itu banyak," urai Syaefuloh. Untuk diketahui, dana KJP Plus dan KJMU senilai Rp 197,55 miliar tak tersalurkan sejak 31 Desember 2022.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
BPK temukan Rp197,55 miliar tidak tersalurkan untuk KJP Plus dan KJMUBPK RI ungkap temuan sebesar Rp197,55 miliar anggaran tahun 2022 di Provinsi DKI Jakarta yang tidak tersalurkan kepada pemegang KJP Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggulan (KJMU).
مزید پڑھ »
Temuan BPK: Rp 197,55 Miliar Tidak Tersalurkan untuk KJP Plus dan KJMUBPK RI mengungkap temuan Rp 197,55 miliar anggaran 2022 di DKI Jakarta yang tidak tersalurkan kepada pemegang KJP Plus dan KJMU.
مزید پڑھ »
BPK Temukan Rp 197 Miliar Anggaran DKI Tak Disalurkan ke Pemegang KJP Plus dan KJMUBREAKING NEWS BPK RI mengungkap temuan sebesar Rp197,55 miliar anggaran tahun 2022 di Provinsi DKI Jakarta yang tidak tersalurkan kepada pemegang KJP Plus dan KJMU.
مزید پڑھ »
BPK Temukan Rp 197 55 Miliar Anggaran KJP Plus dan KJMU Tak Tersalurkan, Tapi DKI Tetap Dapat WTPPemprov DKI Jakarta tetap dapat opini WTP meski BPK RI menemukan anggaran sebesar Rp197,55 miliar di Provinsi DKI Jakarta tidak tersalurkan kepada pemegang KJP Plus dan KJMU.
مزید پڑھ »
PLN Butuh Rp10,5 T Untuk Konversi PLT Diesel jadi PLTSHarapannya, berbagai program transisi energi yang sudah dirancang oleh negara-negara yang tergabung dalam JETP bisa segera dijalankan.
مزید پڑھ »
KPK Periksa Plt Bupati Kepulauan Meranti Terkait Kasus Korupsi M Adil - Tribunnews.comKPK agendakan pemeriksaan Plt Bupati Kepulauan Meranti Asmar, Senin (29/5/2023) kasus dugaan korupsi Bupati nonaktif Kepulauan Meranti Muhammad Adil.
مزید پڑھ »