MELALUI usulan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya terkait anggaran, TNI ingin mengajukan kebutuhan langsung ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
Artinya, TNI tak ingin ada di bawah Kementerian Pertahanan seperti dalam UU No 34/2004 yang masih berlaku.
Kepala Pusat Penerangan TNI Laksda TNI Julius Widjojono menyatakan TNI akan tetap berkoordinasi dengan Kemenhan tetapi anggaran yang dibutuhkan akan diajukan langsung ke Kemenkeu. Hal itu demi tercapainya efisiensi birokrasi. Julius mengemukakan proses pengadaan jadi lebih efektif dan efisien.Julius yakin dengan jalur birokrasi yang singkat, pengadaan akan mudah dikontrol. Ia menegaskan usulan ini muncul karena TNI sebagai pengguna lebih mengerti kebutuhan operasional dan persenjataan.
“User sangat paham dengan operasional rekrutmen dan spesifikasi alutsista TNI,” tegas Julius kepada Media Indonesia, Kamis .Julius menilai jalur birokrasi yang terlalu panjang dan banyaknya kebijakan politik membuat pembelian senjata tak sesuai dengan apa yang dibutuhkan TNI.
“Adanya semangat untuk mengurangi garis koordinasi dengan Kementerian Pertahanan. Draf ini secara eksplisit mengusulkan Kemhan tidak lagi memberi dukungan administrasi pada TNI,” ungkap Anton kepada Media Indonesia, Kamis .Namun, dalam banyak praktik di negara demokrasi, institusi militer jelas berada di bawah pengelolaan kementerian sipil, dalam hal ini Kementerian Pertahanan.
“Patut diingat penempatan TNI di bawah Kemhan adalah salah satu capaian dari reformasi TNI. Justru semestinya, posisi Kementerian Pertahanan lebih diperkuat sehingga adanya supremasi sipil lebih terlihat,” tegasnya.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Agar TNI Bebas Ajukan AnggaranDirektur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mengkritik rencana TNI yang ingin mengajukan dan mengelola sendiri anggaran lembaganya. KoranTempo
مزید پڑھ »
TNI Usul Prajurit Aktif Bisa Duduki 18 Kementerian dan Lembaga, Berikut DaftarnyaMarkas Besar TNI mengusulkan prajurit aktif dapat menduduki 18 kementerian dan lembaga negara. Hal ini sebagaimana pembahasan internal mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Nasional TNI
مزید پڑھ »
Pengamat Ekonomi Sebut Kritik Anies Baswedan Soal Subsidi Mobil Listrik Cukup Berdasar |Republika OnlineBhima mengingatkan anggaran subsidi jangan sampai menambah defisit anggaran.
مزید پڑھ »
Prajurit TNI Bisa Duduki Jabatan Sipil Lebih Banyak, Digodog di Revisi UU TNIPrajurit TNI Bisa Duduki Jabatan Sipil Lebih Banyak, Digodog di Revisi UU TNI: Mabes TNI mengajukan usulan agar prajurit aktif dapat lebih banyak menduduki jabatan di kementerian atau lembaga
مزید پڑھ »
TNI Tidak Ingin Anggarannya di Bawah KemhanDalam poin-poin usulan revisi UU No 34/2024, TNI ingin bisa mengajukan anggaran langsung ke Kemenkeu. Hal ini diklaim untuk mempersingkat jalur birokrasi. Polhuk AdadiKompas
مزید پڑھ »