Pendirian rumah ibadah harus memenuhi sejumlah syarat dalam SKB 2 Menteri
Pendirian rumah ibadah harus didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan atau desa.
Setelah syarat komposisi penduduk terpenuhi, syarat selanjutnya adalah harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung serta persyaratan khusus meliputi: Ketika rekomendasi tertulis FKUB kabupaten atau kota belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah.
Jika ada perubahan rencana tata ruang wilayah maka Pemerintah daerah harus memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadah yang telah memiliki IMB yang dipindahkan. Pada rapat dengar pendapat dengan DPR-RI Senin lalu Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan saran memangkas izin pendirian rumah ibadah. Sebelumnya, pendirian rumah ibadah membutuhkan rekomendasi dari lebih satu instansi.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Permudah Izin Pendirian Rumah Ibadah, Langkah Menag Dinilai Lebih Maju Dibanding SKB 2 MenteriKarena kebebasan beragama adalah hak dasar, maka idealnya pendirian rumah ibadah sifatnya adalah pemberitahuan kepada pemerintah, Langkah Menteri Agama Yaqut Cholil...
مزید پڑھ »
Pembangunan Rumah Menteri di IKN Dimulai, Menteri PUPR: Rusun ASN Dibangun Juli 2023Menteri PUPR Basuki Hadimuljono membeberkan perkembangan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
مزید پڑھ »
Panas! Tanya Jawab Prabowo Bahas Soal Usulan Resolusi Konflik Rusia-UkrainaMenteri Pertahanan Prabowo Subianto ngegas saat menjawab pertanyaan terkait usulan proposal resolusi konflik Rusia-Ukraina.
مزید پڑھ »
Proposal Perdamaian Prabowo untuk Ukraina-Rusia dan Reaksi JokowiMenteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto memberik usulan untuk penyelesaian konflik Rusia vs Ukraina.
مزید پڑھ »
'Pendirian tempat ibadah akan dipermudah' - Kemenag sebut izin pendirian 'tidak perlu rekomendasi FKUB' - Solusi atau picu konflik baru? - BBC News IndonesiaPersatuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) setuju dengan perubahan tersebut. Tapi Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta agar aturan anyar ini didiskusikan terlebih dahulu dengan majelis-majelis agama agar tidak memicu konflik di lapangan.
مزید پڑھ »
Minta Pemprov Segel Pendirian Tower Tak Berizin, PSI DKI Berharap Warga Aktif Beri InformasiSekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William A. Sarana meminta Pemprov untuk menindak pihak yang mendirika nBTS yang tidak mengantongi izin.
مزید پڑھ »