Usulan pengisian jabatan sipil di lebih banyak kementerian/lembaga oleh prajurit/TNI memantik kekhawatiran kembalinya dwifungsi ABRI. Wapres Ma’ruf Amin pun meminta agar semangat reformasi tidak dicederai. Polhuk AdadiKompas
Wakil Presiden Ma’ruf Amin memberikan keterangan kepada wartawan di Kota Ternate, Maluku Utara, Jumat .
Julius juga menjelaskan, usulan tersebut berdasarkan kenyataan bahwa banyak prajurit TNI yang memiliki wawasan tentang kepentingan nasional serta keahlian yang dibutuhkan oleh kementerian dan lembaga. Berbagai pembinaan fisik yang dialami prajurit TNI sejak muda membuat tenaganya masih bisa dimanfaatkan kementerian/lembaga. Karena itu, prajurit aktif tersebut dinilai bisa berkontribusi dan membuat kinerja kementerian/lembaga lebih baik.
Para aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan pun menolak usulan tersebut.
Secara terpisah, pengamat militer UPN Veteran Jakarta, Jerry Indrawan, menilai pengisian jabatan sipil oleh prajurit aktif dimungkinkan. Sebab, dalam teori sekuritisasi, presiden atau pemimpin negara bisa memetakan potensi ancaman sesuai masanya. ”Sekarang, kan, potensi ancamannya nonmiliter, seperti terorisme dan bencana.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Wapres Maruf Sebut Maluku Utara Merupakan Titik Nol Jalur Rempah DuniaWakil Presiden Maruf Amin menyampaikan Maluk Utara merupakan Titik Nol jalur rempah dunia.
مزید پڑھ »
Wapres Setuju Usulan Lapas Khusus Koruptor di Nusakambangan |Republika OnlineWapres setujui usulan lapas khusus koruptor di Nusakambangan, Jawa Tengah.
مزید پڑھ »
Usulan Revisi UU TNI: Jabatan Militer di Sipil Kian Banyak, Termasuk KejaksaanDalam draf revisi UU TNI yang beredar, jabatan TNI yang akan masuk ke ranah sipil kian banyak. Bangkitkan lagi Dwifungsi ABRI?
مزید پڑھ »
Polemik Usulan Revisi UU TNI: Jabatan di Institusi Sipil Diperluas hingga Menghapus Peradilan UmumTiga hal yang menjadi polemik dalam draf usulan Revisi UU TNI di antaranya menghapus peradilan umum, perpanjangan masa dinas prajurit dari 58 tahun jadi 60 tahun dan prajurit aktif TNI bisa menduduki jabatan di 18 isntitusi kementerian dan lembaga. sebelumnya cuma 10.
مزید پڑھ »
Kekhawatiran Publik Akan Kembalinya 'Dwifungsi ABRI' di Tubuh TNIWacana perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang tengah digodok Markas Besar TNI menuai perdebatan. Pasalnya, wacana perubahan aturan ini dinilai sarat akan kembalinya doktrin Dwifungsi ABRI di tubuh TNI. Nasional TNI
مزید پڑھ »
Sekelumit Pasal Kontroversial Revisi UU TNI: Dwifungsi ABRI Reborn?Revisi UU TNI memuat sekelumit pasal kontroversial terutama terkait dengan jabatan sipil bagi prajurit.
مزید پڑھ »