Tiga hal yang menjadi polemik dalam draf usulan Revisi UU TNI di antaranya menghapus peradilan umum, perpanjangan masa dinas prajurit dari 58 tahun jadi 60 tahun dan prajurit aktif TNI bisa menduduki jabatan di 18 isntitusi kementerian dan lembaga. sebelumnya cuma 10.
Liputan6.com, Jakarta - Badan Pembinaan Hukum TNI tengah menggodok usulan draf Revisi UU TNI. Salah satu yang akan diubah yakni berkaitan dengan penambahan kementerian dan lembaga yang nantinya akan diisi oleh prajurit TNI.
Tak hanya itu, poin perubahan lainnya mencakup perpanjangan usia pensiun TNI. Dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 mengatur usia pensiun prajurit tingkat perwira sampai 58 tahun, sementara untuk bintara dan tamtama 53 tahun. Terkait wacana itu, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto angkat bicara. Ketua Umum Gerindra ini mengatakan, UU TNI yang saat ini berlaku juga cukup baik mengatur dan menjadi panduan kinerja TNI sebagaimana yang juga dikehendaki Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi.
Anton setuju Pasal 47 ayat 2 UU TNI ini direvisi. Akan tetapi, menurut Anton, penambahan institusi yang sebelumnya tidak diwacanakan seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan jelas tidak diperlukan. "Penting untuk diingat, penempatan prajurit aktif pada pos jabatan sipil justru akan melemahkan profesionalisme militer," Anton menambahkan.
Anton pun mengkritik, semestinya pembagian kekuasaan peradilan militer dan umum ini diperkuat, bukan malah kembali ke narasi sebelumnya. Menurutnya, adanya pembagian kuasa peradilan militer dan umum tidak sepatutnya diartikan sebagai sebuah hambatan melainkan pintu untuk semakin menebalkan profesionalisme militer yang diterus dibangun selama ini.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Usulan Revisi UU TNI: Jabatan Militer di Sipil Kian Banyak, Termasuk KejaksaanDalam draf revisi UU TNI yang beredar, jabatan TNI yang akan masuk ke ranah sipil kian banyak. Bangkitkan lagi Dwifungsi ABRI?
مزید پڑھ »
Revisi RUU TNI Perluas Wewenang MiliterUsulan revisi RUU TNI sarat agenda perluasan wewenang militer, mengancam demokrasi dan HAM?
مزید پڑھ »
Usul Anggaran Langsung ke Kemenkeu, TNI: Kami Paham Kebutuhan Operasional dan AlutsistaMELALUI usulan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya terkait anggaran, TNI ingin mengajukan kebutuhan langsung ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
مزید پڑھ »
Agenda Dwifungsi di Balik Revisi UU TNIKetua Centra Initiative lembaga non-pemerintah yang berfokus pada isu demokrasi Al Araf menilai rencana menambah peluang prajurit aktif untuk menduduki jabatan sipil lewat revisi Undang-Undang TNI patut disoal. KoranTempo
مزید پڑھ »
Lewat Revisi UU TNI, Prajurit Diusulkan Duduki Jabatan Sipil Lebih BanyakDalam pembahasan internal perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Mabes TNI mengajukan usulan agar prajurit aktif dapat...
مزید پڑھ »
Revisi UU TNI Dikritik, Anggota Komisi I DPR: Tak Perlu Takut BerlebihAnggota DPR ini mengimbau masyarakat agar tak ketakutan yang berlebih terhadap TNI mengenai rencana revisi UU TNI. Dia memastikan DPR mengawal supremasi sipil.
مزید پڑھ »