Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, wacana revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonedia (UU TNI) perlu dibahas lebih lanjut agar tidak mencederai semangat reformasi. Nasional UUTNI
Oleh karena itu, menurut Ma'ruf, wacana penambahan jabatan sipil yang bisa diisi perwira aktif mesti dibahas serius agar tidak menyalahi semangat Reformasi
Untuk diketahui, Markas Besar TNI tengah menggodok rencana perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.Usulan Perluasan Jabatan Sipil di Dalam Revisi UU TNI Dinilai Berpotensi Ganggu Karier ASN Adapun kementerian yang dimaksud Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan , Kementerian Pertahanan, Sekretariat Militer Presiden, Badan Intelijen Negara , Badan Siber dan Sandi Negara , Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Badan Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.
Menanggapi hal ini, Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Julius Widjojono mengatakan, banyak prajurit TNI aktif yang memiliki wawasan mengenai kepentingan nasional serta keahlian yang dibutuhkan oleh kementerian atau lembaga.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Menolak Lupa Tuntutan Reformasi, Ini 9 Link Twibbon Reformasi, Download dan UploadTepat 25 tahun lalu, terjadi Tragedi Trisakti yang menuntut reformasi pemerintahan. Peringati dengan unggah link twibbon reformasi ini.
مزید پڑھ »
Asosiasi Harap Pemerintah Tinjau Ulang Perpanjangan Izin Ekspor Tembaga Freeport |Republika OnlineLangkah tersebut dianggap kurang sesuai dengan amanat Undang-Undang Minerba.
مزید پڑھ »
Selesai Susun DIM, Kemnaker Segera Bahas RUU PPRT Dengan DPR RIKementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker menyebut Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) tinggal selangkah lagi untuk segera disahkan menjadi Undang-undang yakni dibahas bersama DPR RI.
مزید پڑھ »
Usul Anggaran Langsung ke Kemenkeu, TNI: Kami Paham Kebutuhan Operasional dan AlutsistaMELALUI usulan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya terkait anggaran, TNI ingin mengajukan kebutuhan langsung ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
مزید پڑھ »
Kekhawatiran Publik Akan Kembalinya 'Dwifungsi ABRI' di Tubuh TNIWacana perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang tengah digodok Markas Besar TNI menuai perdebatan. Pasalnya, wacana perubahan aturan ini dinilai sarat akan kembalinya doktrin Dwifungsi ABRI di tubuh TNI. Nasional TNI
مزید پڑھ »