Komisi Yudisial (KY) mendorong Mahkamah Agung (MA) melakukan evaluasi dalam aturan seleksi Sekretaris MA. Hal itu dinyatakan setelah nonaktif Mahkamah Agung (MA), Hasbi Hasan, resmi ditahan.
SEKRETARIS nonaktif Mahkamah Agung , Hasbi Hasan, resmi ditahan ihwal kasus suap penanganan perkara di MA. Hasbi Hasan pun telah diberhentikan sementara dari jabatannya. Ditahannya Sekretaris MA menegaskan bahwa mafia perkara tidak benar-benar bersih dari MA.
Miko menuturkan Hasbi selaku Sekretaris MA, juga menyandang status sebagai hakim. Dengan demikian, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, KY akan melakukan pemeriksaan etik terhadap yang bersangkutan. Miko menegaskan KY mendesak MA agar fokus pada penelusuran rekam jejak terhadap para calon. “KY dapat berkontribusi dalam penelusuran rekam jejak ini, terutama apabila calonnya berlatar belakang hakim. KY yakin masukan yang diadopsi berdampak positif terhadap pemilihan calon yang berkualitas,” tuturnya.
Namun, apabila tidak, maka yang berwenang adalah Badan Pengawasan MA, terlebih lagi untuk para pegawai di bawah Sekretaris MA yang mayoritas tidak berlatar belakang hakim.Sekalipun sama-sama berstatus unit kerja Eselon I dengan Sekretaris MA, peran pengawasan Badan Pengawasan MA perlu diperkuat, baik dari struktur, anggaran, maupun “dukungan politis”.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Pos Indonesia Dipercaya Mahkamah Agung Kirimkan Dokumen PeradilanMA dapat melakukan pelacakan secara langsung terkait dokumen yang dikirimkan melalui teknologi pengiriman yang dimiliki Pos Indonesia.
مزید پڑھ »
Kejaksaan Agung Terima SPDP Kasus Dugaan Penistaan Agama terkait Panji GumilangTim Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang diterbitkan dari Bareskrim Polri. Selengkapnya: ___ Vivacoid SPDP Panjigumilang
مزید پڑھ »
Kejaksaan Agung Telusuri Sumber Rp 27 Miliar dari Korupsi BTS Kominfo!Di dalam dakwaan, Irwan disebut menerima Rp 119 miliar, sehingga Maqdir bilang, uang yang diserahkan akan mengurangi beban Irwan.
مزید پڑھ »
Kejagung Siapkan JPU Terbaik untuk Kasus Penodaan Agama Panji GumilangKejaksaan Agung (Kejagung) telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait kasus penodaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. BeritaSatu
مزید پڑھ »
Ketua MK siap terima permohonan uji materi UU KesehatanKetua Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menyatakan siap menerima permohonan uji materi dari kelompok masyarakat terhadap Undang-Undang Kesehatan ...
مزید پڑھ »
Article headlineGELORA.CO -Juru bicara Partai Garuda, Teddy Gusnaidi menyoroti Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan permohonan nomor 53/PUU-XXI/2023 ya...
مزید پڑھ »