Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf menanggapi santai penundaan pengesahan revisi Perda RTRW.
Gus Irsyad menegaskan, jika dalam UU sudah ditetapkan sanksi, di perda tak perlu memberikan sanksi kembali. Sehingga Gus Irsyad memastikan dalam kajian tersebut, tidak ada hal yang ditutupi, dan tinggal diawasi dan diimplementasikan.
Seperti diberitakan sebelumnya, pengesahan revisi Perda RTRW menuai pro kontra. Bahkan, kalangan aktivis menggruduk kantor dewan dengan bertelanjang dada. Mereka menolak pengesahan raperda tersebut menjadi perda. Alasannya, raperda tersebut sarat akan titip-titipan. Sehingga, transparansinya diragukan. Hal fundamental lainnya, berkaitan dengan sanksi. Tidak ada sanksi yang dijabarkan dalam raperda tersebut.
Hal inilah yang akhirnya berdampak terhadap pengesahan raperda tersebut. Padahal, raperda RTRW itu harus disahkan tanggal 15 Mei 2023. Bila tidak, tentu akan berpengaruh terhadap proses yang telah dilakoni selama ini. Bukan tidak mungkin, Pemkab Pasuruan harus mengulang kembali proses yang telah dijalani.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Baru Dibuka, Saham Waskita Karya Disuspensi Lagi |Republika OnlineSuspensi tersebut akibat penundaan pembayaran bunga obligasi Waskita.
مزید پڑھ »
Berpotensi Kurangi Kuota Perempuan, Koalisi Sipil Tuntut Revisi PKPUAturan baru dari KPU bisa mengamputasi jumlah keterwakilan caleg perempuan di lembaga legislatif yang dalam UU diamanatkan paling sedikit 30 persen.
مزید پڑھ »
Bawaslu Diminta Rekomendasikan Revisi PKPU Pencalonan Anggota Legislatif'Pasal 8 Ayat (2) PKPU 10/2023 tak sesuai ketentuan perundang-undangan lebih tinggi. Yang dilakukan KPU dengan membuat aturan ini telah melanggar UU serta sumpah dan janji jabatan,' ujar mantan anggota KPU, Ida Budhiati. Polhuk AdadiKompas
مزید پڑھ »
Lewat Revisi UU TNI, Diusulkan Prajurit Bisa Duduki Jabatan Sipil Lebih BanyakDalam pembahasan di internal Mabes TNI diusulkan agar prajurit aktif bisa lebih banyak duduk di kementerian/lembaga. Usulan itu menjadi salah satu materi revisi UU TNI. Polhuk AdadiKompas
مزید پڑھ »
Anggota DPR Desak Pemerintah Revisi Tarif Royalti Monazite dan SenotimAnggota Komisi VII DPR RI Bambang Patijaya meminta pemerintah merevisi besaran royalti untuk komoditas mineral monazite dan senotim.
مزید پڑھ »
Revisi PKPU Tak Akan Ganggu Tahapan Pencalonan Anggota LegislatifKPU yang kini tengah merevisi Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota diminta konsisten dengan ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30 persen yang diatur undang-undang. Polhuk AdadiKompas
مزید پڑھ »