Peneliti Transparency International Indonesia, Alvin Nicola mengharapkan dalam pembahasan draf RUU Perampasan Aset di DPR dapat memuat lima hal penting.
Pertama soal memperluas jalan hukum
"Harapannya RUU ini harus memuat itu, soal pelacakan non-pidana. Sementara ini di draf RUU tahun 2015 ada," ujar Alvin saat wawancara eksklusif di programMenurut Alvin saat ini UU Tipikor maupun UU TPPU terbatas mengenai kewenangan negara soal penghentian transaksi, untuk soal perampasan tidak cukup termuat. Ketiga soal perluasan subjek.
"Ke depan di RUU ini harus juga perluasan enggak hanya pejabat publik tapi mungkin aktor di level swasta yang selama ini"memanfaatkan" kebolongan instrumen perampasan aset," ujarnya.Alvin menilai dalam draf RUU Perampasan Aset belum tergambar jelas mengenai relasi antar penegak hukum.Ini Sejumlah Pasal Krusial dalam Draf RUU Perampasan Aset Koruptor yang Tak Kunjung Dibahas DPR
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Ini Sejumlah Pasal Krusial dalam Draf RUU Perampasan Aset Koruptor yang Tak Kunjung Dibahas DPRPemerintah terus mendorong agar Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana atau RUU Perampasan Aset dapat segera dibahas dan disahkan menjadi UU.
مزید پڑھ »
Perumus Naskah Akademik Ungkap Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan di RUU Perampasan AsetPengelolaan aset dalam RUU Perampasan Aset menjadi perhatian lantaran berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan.
مزید پڑھ »
RUU Perampasan Aset Sudah Diserahkan, Wamenkumham: Kini Kewenangan DPR RIWakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sudah diserahkan ke DPR RI.
مزید پڑھ »
Masa Reses Usai, DPR Didesak Prioritaskan Bahas RUU Perampasan AsetDPR akan kembali memasuki masa sidang pada Selasa (16/5/2023) besok. Diharapkan, pada masa sidang ini, DPR memprioritaskan pembahasan RUU Perampasan Aset yang diusulkan pemerintah. Polhuk AdadiKompas
مزید پڑھ »
RUU Perampasan Aset Belum Ditindaklanjuti, Komitmen DPR DipertanyakanPimpinan DPR belum membacakan surat presiden berisi usulan pembahasan RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana pada rapat paripurna pertama Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023, Selasa pagi. Polhuk AdadiKompas
مزید پڑھ »
Mahfud MD: RUU Perampasan Aset dibahas di DPR beberapa pekan ke depanMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana segera dibahas di DPR ...
مزید پڑھ »